Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia mengingatkan kepada semua pihak agar tidak memberi ruang bagi tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Fahri usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Senin (6/4).
“Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional, sebab itu nanti berbahaya. Dan jenis dari tindakan inkonstitusional itu banyak,” ujar Fahri.
Pernyataan ini merespons komentar provokatif mengenai ajakan menggulingkan Prabowo oleh pengamat sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani dalam sebuah acara halalbihalal.
Menurut Fahri, situasi global yang tidak menentu saat ini menuntut semua pihak untuk memiliki kesepahaman dan kesepakatan di dalam negeri. Bersama-sama dalam bingkai aturan, bukan sebaliknya melakukan hal-hal yang bersifat inkonstitusional.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tanggung jawab tidak hanya berada di tangan presiden, melainkan juga seluruh cabang kekuasaan negara sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif kepada masyarakat.
Fahri mengingatkan bahwa demokrasi yang telah dibangun dengan perjuangan panjang tidak boleh dirusak oleh tindakan yang justru mengarah pada kekacauan. Ia juga mengajak semua pihak untuk introspeksi dan menjaga persatuan di tengah dinamika global yang menuntut kekompakan nasional.
Terkait kebijakan pemerintah, termasuk langkah efisiensi yang disampaikan Prabowo, Fahri menilai seluruhnya bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
