Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat perbaikan transportasi publik sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat, termasuk kalangan pejabat, sebagai respons terhadap ancaman krisis energi global akibat gejolak geopolitik. Langkah ini diharapkan dapat mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi massal secara lebih luas.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa peningkatan kualitas transportasi publik menjadi kunci agar masyarakat mulai beralih ke moda transportasi massal. Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/4).
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mulai mengurangi penggunaan kendaraan dinas di kalangan pejabat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Selain itu, langkah transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT) terus dipersiapkan secara bertahap.
Menurut Prasetyo, penggunaan energi berbasis fosil akan terus ditekan dengan mengurangi ketergantungan pada kendaraan konvensional. Pemerintah juga mulai mengambil langkah konkret untuk mengubah pola konsumsi energi di sektor transportasi.
Selama ini, energi fosil seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam masih menjadi sumber utama bahan bakar kendaraan. Namun, meningkatnya ketergantungan global, keterbatasan cadangan, serta gangguan distribusi akibat ketegangan geopolitik terutama di kawasan Timur Tengah mendorong percepatan transisi energi di Indonesia.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, pemerintah mendorong pengembangan kendaraan listrik. Presiden RI, Prabowo Subianto, dijadwalkan meresmikan pabrik mobil listrik di Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, sebagai langkah nyata menuju pemanfaatan energi baru terbarukan.
Prasetyo menegaskan bahwa perubahan budaya kerja dan pola hidup menjadi hal yang tidak terpisahkan dari transisi energi. Pemerintah menilai pergeseran menuju energi bersih harus diiringi dengan perubahan cara kerja dan kebiasaan masyarakat.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah meluncurkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional. Kebijakan ini mencakup penerapan work from home (WFH) bagi ASN, imbauan penghematan energi, serta dorongan penggunaan transportasi publik.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan konsumsi energi nasional sekaligus mempercepat peralihan menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan.
Akbari Danico – Redaksi
