Militer Amerika Serikat menyatakan telah berhasil menghentikan seluruh aktivitas perdagangan komersial ke dan dari pelabuhan Iran, kurang dari 36 jam setelah penerapan blokade laut diberlakukan.
Langkah ini diambil atas perintah Presiden Donald Trump, yang sebelumnya menginstruksikan Angkatan Laut untuk mencegah kapal melintasi Selat Hormuz, menyusul gagalnya perundingan damai dengan Iran di Pakistan.
Meski demikian, data pelacakan kapal menunjukkan bahwa sejumlah kapal yang terkait dengan Iran masih sempat melintasi selat tersebut setelah operasi blokade dimulai. Hingga kini, belum ada konfirmasi independen terkait kondisi terbaru lalu lintas kapal di kawasan tersebut.
Komando Pusat AS, United States Central Command, menyebut lebih dari 10.000 personel militer, didukung belasan kapal perang dan puluhan pesawat, dikerahkan untuk menegakkan blokade. Di sisi lain, kapal yang menuju atau berasal dari pelabuhan non-Iran masih diizinkan melintas.
Sejak konflik memanas pada akhir Februari, Iran telah membatasi akses di Selat Hormuz sebagai bentuk balasan. Jalur strategis yang menjadi salah satu urat nadi distribusi energi global tersebut hingga kini belum sepenuhnya kembali normal, meskipun tekanan dari Washington terus meningkat.
Di tengah situasi tersebut, Trump kembali menyatakan optimismenya terhadap peluang negosiasi. Ia menyebut pembicaraan baru dengan Iran berpotensi berlangsung dalam waktu dekat, sekaligus menilai bahwa konflik yang berlangsung saat ini hampir mencapai titik akhir.
Namun, sejumlah isu krusial masih menjadi hambatan dalam perundingan, termasuk status Selat Hormuz, program nuklir Iran, serta operasi militer Israel di Lebanon terhadap kelompok Hezbollah.
Konflik di Lebanon sendiri berpotensi menggagalkan gencatan senjata yang masih rapuh antara Amerika Serikat dan Iran. Serangan darat Israel di wilayah selatan Lebanon dilaporkan masih terus berlangsung tanpa tanda mereda.
Di sisi lain, Amerika Serikat mengumumkan bahwa Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memulai negosiasi langsung guna mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Kesepakatan ini menyusul pertemuan langka antara perwakilan kedua negara di Washington.
Namun, ketidakhadiran Hezbollah dalam perundingan menimbulkan ketidakpastian mengenai efektivitas kesepakatan tersebut. Pemerintah Lebanon sendiri tidak memiliki kendali langsung atas kelompok tersebut, sehingga implementasi hasil negosiasi berpotensi menghadapi tantangan besar di lapangan.
Dengan berbagai dinamika yang saling berkaitan, mulai dari blokade, negosiasi, hingga konflik regional, upaya menuju stabilitas kawasan masih menghadapi jalan panjang.
Akbari Danico – Redaksi
