Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani, untuk memangkas sejumlah regulasi yang dinilai menghambat investasi.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari penyesuaian standar regulasi dengan negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Dengan demikian, Indonesia diharapkan menjadi semakin ramah terhadap bagi investor.
“Pertek (Persetujuan Teknis) juga harus dievaluasi. Kata Bapak Presiden, jika menghambat, tidak perlu ada. Jadi harus terus ditingkatkan,” ujar Rosan usai menghadap Presiden di Istana Negara, Selasa (21/4).
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melakukan perbandingan (benchmarking) dengan negara-negara ASEAN serta standar regulasi OECD dan lainnya.
Selain itu, Presiden menegaskan pentingnya arah investasi yang tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Rosan juga mengungkapkan bahwa Presiden mengarahkan agar setiap investasi yang masuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyerapan tenaga kerja.
“Pesan beliau, investasi yang masuk harus mampu mendorong penciptaan lapangan kerja yang tumbuh dengan baik, benar, dan berkualitas,” ujar Rosan.
Presiden juga menekankan pentingnya percepatan eksekusi kebijakan investasi agar tidak terhambat oleh regulasi yang berbelit.
Lebih lanjut, Rosan menyebutkan bahwa sejumlah komitmen investasi menunjukkan angka yang signifikan. Dari Jepang, potensi investasi tercatat mendekati USD 30 miliar, sementara dari Korea Selatan sekitar USD 10 miliar. Investasi dari Tiongkok juga disebut tetap tinggi dan konsisten.
Ia menambahkan, tren positif ini sejalan dengan target investasi nasional yang meningkat signifikan dalam lima tahun ke depan.
Capaian ini sejalan dengan target investasi nasional yang terus meningkat. Pemerintah menargetkan realisasi investasi lebih dari Rp13.000 triliun pada periode 2025–2029, naik signifikan dibandingkan capaian Rp9.100 triliun pada periode 2014–2024.
Melalui penyederhanaan regulasi dan penguatan kualitas investasi, pemerintah optimistis Indonesia mampu menjadi destinasi utama investasi global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
