Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan investasi besar-besaran di sektor pendidikan sebagai fondasi utama kebangkitan bangsa. Saat meninjau SMA Negeri 1 Cilacap, ia menekankan bahwa setiap anak Indonesia harus memperoleh akses pendidikan terbaik demi masa depan negara.
Kebijakan ini diposisikan bukan sekadar janji politik, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang unggul, inovatif, dan mampu bersaing secara global. Pemerintah melihat pendidikan sebagai kunci utama dalam mendorong transformasi nasional yang berkelanjutan.
Fokus utama investasi diarahkan pada percepatan revitalisasi fasilitas sekolah yang mencakup ratusan ribu bangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan perbaikan puluhan ribu sekolah pada 2026, melanjutkan capaian tahun sebelumnya yang telah menyentuh ribuan satuan pendidikan. Dengan peningkatan anggaran secara bertahap, proyek revitalisasi diharapkan menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Target jangka panjangnya adalah menyelesaikan seluruh perbaikan infrastruktur pendidikan pada 2028 agar kualitas sarana belajar menjadi lebih merata.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga mendorong digitalisasi pendidikan melalui penyediaan perangkat interaktif di ruang kelas. Setiap sekolah direncanakan menerima beberapa unit papan digital untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Langkah ini dilengkapi dengan rencana pembangunan pusat studio pembelajaran di Jakarta yang akan menghadirkan tenaga pengajar berkualitas, termasuk penutur asli untuk bahasa asing seperti Inggris dan Mandarin. Upaya ini bertujuan memperluas akses siswa terhadap metode belajar modern dan meningkatkan kompetensi global sejak jenjang dasar.
Secara anggaran, komitmen tersebut tercermin dalam alokasi pendidikan pada RAPBN 2026 yang mencapai sekitar 20 persen dari total belanja negara. Dana ini tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, tetapi juga untuk kesejahteraan guru, penguatan beasiswa melalui LPDP, serta program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP Kuliah. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah sekaligus memastikan keberlanjutan program prioritas pemerintah. Dengan pendekatan menyeluruh, pemerintah menargetkan terciptanya sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.
Alexander Jason – Redaksi
