Sedikitnya 170 orang dilaporkan tewas akibat serangan udara militer selama periode pemilu di Myanmar yang berlangsung berminggu-minggu, menurut pernyataan United Nations.
Kantor HAM PBB menyebut angka korban sipil tersebut berasal dari sumber yang kredibel, sekaligus mencatat 408 serangan udara militer yang terjadi sejak Desember 2025 hingga akhir pekan lalu, bertepatan dengan putaran terakhir pemungutan suara.
Pemilu tersebut sendiri telah menuai kecaman luas dari berbagai negara dan kelompok hak asasi manusia, yang menilainya sebagai proses yang tidak kredibel.
Partai Union Solidarity and Development Party (USDP) yang didukung militer dilaporkan meraih kemenangan telak, sebagaimana diumumkan media pemerintah. Hasil ini dinilai sudah dapat diprediksi mengingat ketatnya kontrol selama proses pemungutan suara.
Pemungutan suara tidak berlangsung di banyak wilayah negara yang masih dilanda konflik, menyusul kudeta militer pada 2021 yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Partainya, National League for Democracy (NLD), yang sebelumnya dua kali menang telak dalam pemilu, tidak diizinkan ikut serta dalam kontestasi kali ini.
Sejumlah pihak menilai junta militer akan menggunakan hasil pemilu ini untuk mempertahankan kekuasaan melalui partai-partai proksi.
Kepala HAM PBB Volker Turk menyebut pemilu tersebut sebagai proses yang “dipentaskan oleh militer”. Ia juga menyoroti bahwa kandidat oposisi dan sejumlah kelompok etnis tidak diikutsertakan dalam pemilu yang dimulai pada 28 Desember.
Menurutnya, banyak warga membuat keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam kondisi penuh ketakutan, yang bertentangan dengan hak sipil dan politik yang dijamin secara internasional.
Di sisi lain, konflik dan situasi keamanan di berbagai wilayah Myanmar disebut masih berlangsung tanpa mereda.
Sementara itu, kepala tim Myanmar di kantor HAM PBB, James Rodehaver, menjelaskan bahwa data korban sipil dikumpulkan sejak awal masa kampanye pada Desember hingga hari pemungutan suara terakhir di akhir Januari.
Ia menambahkan bahwa angka tersebut kemungkinan belum mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat keterbatasan komunikasi di sejumlah wilayah serta ketakutan warga untuk memberikan informasi.
Akbari Danico – Redaksi
