Pemerintah mempercepat upaya perlindungan dan pengelolaan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memimpin kick-off meeting sebagai langkah awal percepatan kebijakan tersebut di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Dalam forum tersebut, AHY menekankan pentingnya pembangunan Giant Sea Wall sebagai strategi nasional menghadapi ancaman di wilayah pesisir. Ia menyoroti meningkatnya risiko banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.
Menurut AHY, kenaikan muka air laut yang terjadi setiap tahun memperbesar potensi kerusakan pada permukiman dan infrastruktur di kawasan Pantura. Karena itu, penanganan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat,” ujar Menko AHY.
Sebagai respons, pemerintah mendorong pembangunan Giant Sea Wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak.
“Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir,” tegasnya.
AHY juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Salah satu prioritas awal adalah percepatan penyusunan masterplan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa sebagai fondasi kebijakan jangka panjang. AHY menegaskan, dokumen tersebut penting untuk memastikan arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
“Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak,” ujarnya.
Lebih lanjut, AHY mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan forum ini sebagai momentum memperkuat kolaborasi dan menghasilkan langkah konkret yang dapat segera diimplementasikan. Ia juga menegaskan upaya ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur fisik, melainkan integrasi dengan alam melalui pendekatan hibrida, seperti restorasi mangrove.
“Kita membangun super team untuk mengorkestrasi perencanaan, pembiayaan, dan implementasi jangka panjang, sekitar 15–20 tahun, demi menyelamatkan ekonomi dan jutaan masyarakat di wilayah pesisir,” ujarnya.
Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlindungan dan pengelolaan Pantura Jawa harus berjalan selaras dan berkelanjutan.
Pembangunan Giant Sea Wall Pantai Utara Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 kilometer yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.
Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).
Melalui langkah ini, pemerintah menegaskan komitmennya membangun sistem perlindungan pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi dan keselamatan jutaan masyarakat di kawasan Pantura Jawa.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
