Perum Bulog membuka peluang pengaktifan kembali tunjangan beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri. Bulog menyebut usulan tersebut nantinya akan diajukan ke pemerintah melalui proposal resmi.
Direktur Bisnis Perum Bulog, Febby Novita, mengatakan wacana itu masih akan dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan anggaran negara dan kondisi fiskal pemerintah. Menurut Febby, kebijakan itu masih akan dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan kondisi fiskal dan ketersediaan anggaran negara.
Ia menyebut skema penyaluran beras untuk ASN sebenarnya sudah berjalan di sejumlah wilayah Indonesia timur. Usulan tersebut muncul di tengah melimpahnya stok beras Bulog yang kini mencapai sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Wacana pemberian kembali beras natura sebelumnya disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ia mengusulkan ASN, TNI, hingga Polri kembali memperoleh jatah beras dari pemerintah sebagai langkah mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP).
Menurut Rizal, opsi tersebut relevan mengingat stok beras Bulog kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
Sebagai informasi, Beras natura merupakan beras yang diberikan pemerintah sebagai tunjangan atau fasilitas pegawai negara. Skema ini pernah diterapkan pada masa lalu ketika kebutuhan pangan ASN, TNI, dan Polri sebagian dipenuhi melalui distribusi langsung dari gudang pemerintah.
Bulog menilai skema distribusi nonpasar seperti itu dapat menjadi salah satu cara mempercepat penyaluran stok beras yang kini menumpuk di gudang. Selain melalui usulan beras natura, Bulog saat ini juga menjalankan distribusi beras SPHP dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, ritel modern, hingga jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).
Rizal mengatakan jenis beras yang akan disalurkan dalam skema natura nantinya merupakan beras medium produksi Bulog.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
