Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginstruksikan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) yang baru diangkat untuk mengatasi permasalahan parkir liar di ibu kota.
Jabatan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang baru diduduki oleh Budi Awaluddin, efektif per 1 Juni 2026.
“Ini menjadi tugas Kadishub yang baru. Salah satu tugas utamanya adalah menyelesaikan persoalan parkir liar yang ada di Blok M. Jadi, kalau nggak bisa diselesaikan, komplain Pak Budi, langsung di depan Pak Budi,” ujar Pramono, pada, Selasa (19/5).
Sebelumnya, persoalan parkir liar juga disoroti oleh Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth. Ia menilai persoalan parkir di ibu kota sudah masuk tahap darurat tata kelola dan tidak lagi bisa dianggap sekadar masalah teknis di lapangan.
Selain itu, Kenneth juga menyoroti lemahnya pengawasan Unit Pengelola (UP) Perparkiran, maraknya parkir liar, kebocoran pendapatan daerah, hingga sistem pembayaran tunai yang dinilai menjadi celah praktik pungutan liar.
Lebih lanjut, ia pun mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan evaluasi total terhadap seluruh operator parkir yang selama ini telah diajak bekerja sama.
Kenneth juga meminta agar dilakukan audit menyeluruh terhadap sistem parkir elektronik, titik parkir resmi, serta aliran pendapatan retribusi parkir yang selama ini kerap dipertanyakan publik.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
