Sejumlah media internasional menyoroti kebijakan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait pengelolaan ekspor komoditas strategis nasional, seperti kelapa sawit dan batu bara.
Dalam pengumumannya, Prabowo menyatakan bahwa ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam Indonesia ke depan harus dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah.
Kebijakan tersebut langsung mendapat perhatian media asing, terutama karena dinilai berpotensi memengaruhi pasar komoditas global dan perekonomian domestik Indonesia.
Media asal Malaysia, The Star, menyoroti reaksi pasar setelah pengumuman tersebut disampaikan. Dalam laporannya, The Star menyebut indeks Bursa Efek Indonesia sempat turun hampir 1,5 persen menjelang penutupan perdagangan siang hari. Media tersebut juga mengaitkan kebijakan baru tersebut dengan tekanan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia akibat dampak konflik di Timur Tengah.
Sementara itu, media Singapore, The Straits Times, menilai langkah Prabowo sebagai upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam.
Dalam laporannya, The Straits Times menyoroti pidato Prabowo di parlemen yang menyebut Indonesia kehilangan potensi pendapatan hingga US$908 miliar selama 34 tahun akibat penjualan komoditas dengan nilai yang dianggap terlalu rendah.
Media tersebut juga mengingatkan posisi Indonesia sebagai eksportir terbesar batu bara termal dan minyak sawit dunia, sehingga perubahan mekanisme ekspor berpotensi berdampak luas terhadap pasar global.
Selain itu, The Straits Times menyebut kebijakan tersebut sesuai dengan rumor yang sebelumnya beredar di pasar mengenai rencana pemerintah memperketat kendali atas ekspor komoditas.
Menurut laporan itu, kekhawatiran pelaku pasar muncul karena perubahan sistem ekspor dinilai dapat memengaruhi mekanisme harga dan margin perdagangan komoditas.
Media Jepang, Nikkei Asia, juga menyoroti rencana pembentukan BUMN baru yang akan memegang kendali ekspor komoditas utama Indonesia.
Nikkei menyebut kebijakan tersebut memicu respons dari sejumlah pelaku industri yang khawatir terhadap dampaknya pada aktivitas perdagangan dan rantai pasok.
Di sisi lain, media Amerika Serikat Bloomberg menilai langkah pemerintah Indonesia tidak lepas dari tekanan fiskal yang meningkat serta pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang tahun ini.
Bloomberg menyoroti penurunan indeks saham setelah pengumuman disampaikan, serta depresiasi rupiah yang disebut telah melemah sekitar 6 persen terhadap dolar AS.
Media tersebut juga mencatat harga minyak sawit berjangka di Kuala Lumpur sempat melonjak hingga 2 persen ke level tertinggi dalam dua pekan setelah kebijakan diumumkan. Kenaikan itu melanjutkan tren penguatan harga yang telah terjadi dalam beberapa sesi perdagangan sebelumnya.
Akbari Danico – Redaksi
