Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Antonio Guterres, mengumumkan rencana reformasi besar-besaran di tubuh PBB melalui agenda “UN80” yang bertujuan merampingkan organisasi internasional tersebut di tengah tekanan krisis keuangan dan meningkatnya tuntutan efisiensi.
Reformasi itu mencakup pemangkasan dan penghapusan sejumlah posisi senior dalam dua tahun ke depan, pengurangan birokrasi, hingga relokasi ribuan pekerjaan dari kota berbiaya tinggi seperti New York dan Jenewa ke pusat operasional yang lebih murah.
Guterres mengatakan, perubahan mendasar diperlukan agar PBB tetap relevan dan mampu beroperasi secara efektif setelah hampir delapan dekade berdiri. Ia menegaskan reformasi sejati membutuhkan keputusan sulit dan tidak boleh terhambat oleh kepentingan politik maupun sikap defensif internal organisasi.
Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, Guterres menyebut negara-negara anggota memiliki peran utama dalam menentukan arah dan skala reformasi tersebut.Selain memangkas posisi senior, PBB juga berencana menggabungkan atau menutup sejumlah badan yang dinilai memiliki fungsi tumpang tindih.
Meski demikian, dokumen anggaran menunjukkan pemotongan pada 2026 masih lebih banyak menyasar staf level bawah dibanding pejabat senior, meskipun jumlah jabatan tinggi di PBB terus meningkat dalam beberapa dekade terakhir. Sejumlah posisi senior bahkan disebut kerap menjadi ruang pengaruh politik negara-negara besar di dalam sistem organisasi tersebut.
Krisis keuangan PBB turut dipengaruhi tunggakan iuran dari sejumlah negara anggota, termasuk Amerika Serikat yang masih memiliki utang sekitar US$4 miliar kepada organisasi tersebut.
Washington sebelumnya mendesak PBB agar lebih fokus pada isu perdamaian dan keamanan serta meningkatkan efisiensi kerja. Dukungan terhadap reformasi juga datang dari Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang menilai badan dan mandat yang tumpang tindih di lingkungan PBB perlu dirampingkan agar sumber daya dapat dimanfaatkan lebih efektif.
Alexander Jason – Redaksi
