Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan larangan bagi seluruh kepala daerah untuk merekrut tenaga honorer baru karena kebijakan moratorium tenaga honorer masih berlaku. Dalam rapat bersama Komisi II DPR dan sejumlah gubernur, Tito meminta pemerintah daerah menahan penambahan pegawai guna mengendalikan belanja daerah dan mencegah beban keuangan yang semakin besar di masa mendatang.
Menurut Tito, tenaga honorer di sektor pendidikan dan kesehatan masih memiliki peran penting. Namun, ia menilai banyak tenaga honorer di bidang administrasi yang tidak memiliki kompetensi memadai dan justru menjadi beban birokrasi karena direkrut oleh pejabat atau kepala daerah sebelumnya tanpa kebutuhan yang jelas.
Tito menjelaskan bahwa akumulasi tenaga honorer selama bertahun-tahun kerap menimbulkan persoalan baru ketika mereka menuntut kepastian status sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tekanan melalui berbagai aksi demonstrasi akhirnya mendorong pemerintah untuk mengakomodasi sebagian tuntutan tersebut melalui proses seleksi, yang kemudian menambah beban anggaran daerah.
Karena itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah mematuhi moratorium dan tidak lagi menambah tenaga honorer baru. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga efisiensi belanja pegawai, menghindari pemborosan waktu dan anggaran, serta mencegah munculnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintahan daerah berikutnya.
Alexander Jason – Redaksi
