Pemerintah tengah mempercepat transformasi digital dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Langkah ini sebagai upaya meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos), memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta memperbaiki tata kelola pemerintahan berbasis data.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintahan ke depan akan semakin mengandalkan digitalisasi yang didukung teknologi AI untuk mengintegrasikan berbagai data masyarakat dan program pemerintah.
Menurutnya, pemanfaatan AI akan menjadi fondasi penting dalam pengelolaan data nasional, terutama untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah tepat sasaran.
“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata kita kumpulkan bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang,” katanya.
Tak hanya untuk program bansos, Luhut mengatakan sistem data tunggal berbasis AI juga akan dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan UMKM.
“Dan ini nanti dikelompokkan dengan AI. Kita akan bisa mendorong UMKM dengan memberikan skor yang baik karena orang ini sudah bisa dipantau dengan jelas latar belakangnya karena teknologi,” katanya.
Luhut menambahkan, Indonesia berpotensi menjadi salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara terintegrasi. Dengan populasi yang diperkirakan mendekati 300 juta jiwa dalam beberapa tahun ke depan, penerapan teknologi tersebut dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Semua akan bisa dimonitor dengan sistem ini,” tegas Luhut.
Ia juga menekankan bahwa pengembangan sistem digital tersebut dilakukan oleh talenta dalam negeri. Menurutnya, keterlibatan sumber daya manusia Indonesia menjadi bukti kemampuan nasional dalam membangun teknologi yang mendukung transformasi pemerintahan.
Muhammad Nuzul Ramadhan – Redaksi
