Plt Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup, Laksmi Widyajayanti, menegaskan pemerintah menargetkan persoalan pengelolaan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2028.
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah sedang menyusun peta jalan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dan akan mempercepat berbagai langkah strategis agar seluruh sampah dapat dikelola dengan lebih efektif dalam beberapa tahun ke depan.
Pada tahap hulu, pemerintah akan memperkuat upaya pengurangan sampah melalui penerapan skema Extended Producer Responsibility (EPR) yang mewajibkan produsen berperan lebih besar dalam pengelolaan sampah produknya. Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menerbitkan peraturan khusus terkait pelaksanaan EPR, sekaligus mendorong pemilahan sampah secara menyeluruh, memperkuat pengelolaan sampah organik dari sumbernya, serta memperluas layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah.
Di tahap menengah, pemerintah akan mengoptimalkan peran Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) dan bank sampah. Selain itu, fasilitas pengelolaan sampah skala kawasan dan kota akan terus dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi ramah lingkungan seperti Refuse Derived Fuel (RDF), biogas, pengomposan, pelet arang, dan teknologi lainnya untuk mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
Sementara itu, pada tahap hilir, pemerintah berencana menghentikan praktik open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Ke depan, hanya sampah residu yang sudah tidak dapat diolah lagi yang akan dikirim ke TPA. Laksmi menegaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih bersih, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sehingga aspek lingkungan dan kesejahteraan dapat berjalan beriringan.
Alexander Jason – Redaksi
