Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa dialog merupakan unsur penting dalam sistem demokrasi. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dalam menjalankan serta meningkatkan kualitas berbagai program prioritas nasional. Ia menilai demokrasi tidak dapat berjalan tanpa adanya pertukaran pandangan dan dialog yang konstruktif.
Pernyataan tersebut disampaikan Qodari sebagai tanggapan atas insiden dalam sebuah diskusi di Universitas Universitas Gadjah Mada yang menghadirkan Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono. Acara yang awalnya berlangsung tertib tersebut sempat terganggu ketika sejumlah mahasiswa memasuki area panggung dan membentangkan spanduk penolakan sehingga diskusi tidak dapat dilanjutkan. Qodari menilai situasi tersebut sebagai interupsi terhadap forum dialog yang sebelumnya berjalan dengan baik.
Terkait sikap sebagian mahasiswa yang menolak Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari menegaskan bahwa program tersebut merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang menjadi bagian dari visi dan janji kampanye saat pemilihan umum.
Menurutnya, keberhasilan Prabowo memenangkan pemilu menunjukkan adanya mandat publik untuk menjalankan program-program yang telah dijanjikan, termasuk MBG. Karena itu, tuntutan agar program tersebut dihentikan dinilai bertentangan dengan mandat yang diberikan pemilih.
Meski demikian, Qodari membedakan antara penolakan yang bersifat politik dan kritik yang bersifat teknokratis. Ia menegaskan bahwa masukan terkait aspek pelaksanaan program tetap terbuka untuk dibahas dan diperbaiki melalui dialog. Menurutnya, apabila terdapat kekurangan dalam implementasi kebijakan, pemerintah siap menerima kritik dan melakukan penyempurnaan, namun tujuan utama program yang telah menjadi bagian dari mandat politik tetap akan dijalankan.
Alexander Jason – Redaksi
