Pemerintah Indonesia, Kedutaan Besar Swiss, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) meresmikan fase kedua Sustainable Landscape Program Indonesia (SLPI) untuk memperkuat tata kelola lanskap berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, serta memperkuat rantai nilai komoditas.
SLPI Fase II merupakan kelanjutan program yang berjalan pada 2023–2025 dengan dukungan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO). Pada fase kedua, program difokuskan untuk memperkuat pendekatan yang telah diuji pada tahap percontohan agar menjadi bagian dari sistem yang lebih berkelanjutan.
Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Konektivitas dan Sektor Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan pengelolaan lanskap berkelanjutan menjadi bagian dari prioritas nasional.
“Lanskap Indonesia adalah aset nasional, dan melindunginya sekaligus memajukan kesejahteraan masyarakat kita merupakan prioritas nasional,” kata Dida Gardera saat peluncuran SLPI Fase II di Jakarta, Senin (22/6).
Ia mengatakan, fase kedua SLPI menjadi kesempatan untuk memperkuat praktik pengelolaan lanskap di tingkat lapangan sekaligus mengintegrasikan pembelajaran tersebut ke dalam kelembagaan pemerintah, termasuk melalui forum multipihak, sistem pembiayaan, dan perencanaan.
Sejalan dengan hal tersebut, Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder mengatakan fase pertama menunjukkan pengelolaan lanskap berkelanjutan tidak hanya melindungi hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka akses pasar.
“Bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Swiss dan Indonesia, kami melihat SLPI sebagai bukti nyata bahwa kemitraan yang kuat dapat menghasilkan dampak yang berkelanjutan,” ujar Olivier.
Ia menambahkan, Swiss akan melanjutkan dukungan pada fase kedua agar praktik yang telah terbukti berhasil dapat diterapkan lebih luas dan memberi manfaat jangka panjang.
Sementara itu, Head of Nature and Low Carbon Development Unit UNDP Indonesia, Aretha Aprilia, menilai pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan melibatkan masyarakat.
“Pembangunan berkelanjutan hanya dapat terwujud ketika masyarakat menjadi bagian dari solusi. Melalui SLPI, UNDP mendukung platform multipihak yang mempertemukan petani, pemerintah, dan sektor swasta untuk membangun kolaborasi, berbagi pengetahuan, serta menyelaraskan upaya menuju tujuan bersama yang memberikan manfaat bagi masyarakat maupun lingkungan,” ujarnya.
Ia mengatakan pada fase kedua, UNDP akan memperkuat keberlanjutan platform tersebut dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem dan kelembagaan nasional agar manfaat program dapat terus berkembang.
SLPI Fase II didukung pendanaan sebesar CHF1,6 juta dan akan dilaksanakan hingga 2029 di Aceh, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur.
Program tersebut juga berfokus pada penguatan koordinasi pusat dan daerah, pemantauan berbasis hasil, mobilisasi sumber daya domestik, serta keterlibatan sektor swasta guna menjaga keberlanjutan program.
Monika Putri – Redaksi
