Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengungkapkan kebocoran penerimaan negara yang diperkirakan mencapai Rp2.500 triliun setiap tahun menjadi salah satu penyebab anggaran negara tidak memadai. Akibatnya, beragam program untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk perbaikan gaji guru dan pegawai negeri jadi sulit dilakukan pemerintah.
Hal ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama & Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Bangkalan, Surabaya, Jawa Timur, Selasa kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membeberkan masalah kekayaan Indonesia yang bertahun-tahun mengalir keluar. Ia pun kembali menyebut soal praktik under invoicing atau kecurangan pelaporan nilai transaksi yang kerap dilakukan para pengusaha selama bertahun-tahun. Hal ini turut menyebabkan kerugian negara secara massif.
Prabowo menyebut, menurut perhitungan para ahli, Indonesia mengalami kerugian hingga 150 miliar USD atau Rp2.500 triliun tiap tahun. Kekayaan yang harusnya dirasakan manfaatnya untuk pembangunan di dalam negeri, justru menguap pergi.
Oleh Karena itu, berbagai upaya perbaikan tata kelola negara demi menutup celah kebocoran terus dilakukan pemerintah. Salah satu upaya yang kini dilakukan pemerintah yaitu dengan menerapkan kebijakan ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis satu pintu melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI). Hal ini untuk mencegah praktik under invoicing yang dilakukan para pengusaha.
Selain itu, pemerintah juga telah menutup hingga 240 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terus merugi
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
