Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendukung rencana efisiensi anggaran program makan bergizi gratis (MBG), bahkan jika nilai penghematannya melebihi Rp40 triliun. Namun, ia menegaskan bahwa pengurangan anggaran tidak boleh mengganggu pelaksanaan program yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Purbaya, usulan efisiensi tersebut berasal dari Badan Gizi Nasional (BGN), bukan dari Kementerian Keuangan. Rencana itu disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Nanik S Deyang, dalam pertemuan di Kementerian Keuangan.
Purbaya menjelaskan proposal terbaru BGN menunjukkan masih adanya ruang untuk menekan biaya penyelenggaraan program MBG secara signifikan. Dengan efisiensi tersebut, kebutuhan anggaran program selama satu tahun diperkirakan akan lebih rendah dibandingkan pagu awal sekitar Rp268 triliun.
Meski demikian, besaran penghematan akan diumumkan langsung oleh Kepala BGN setelah seluruh pembahasan selesai. Ia juga menilai usulan tersebut masih dapat disempurnakan tanpa mengurangi efektivitas pelaksanaan program.
Menurut Purbaya, pergantian pimpinan di BGN mencerminkan keseriusan Presiden Prabowo dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran MBG. Seluruh hasil pembahasan mengenai efisiensi nantinya akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden sebelum diumumkan kepada publik.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat memperkuat pengelolaan program sekaligus memastikan anggaran digunakan secara lebih optimal. Perbaikan tata kelola dinilai menjadi bagian penting agar program dapat berjalan berkelanjutan.
Selain mendukung efisiensi anggaran, Kementerian Keuangan akan memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG di daerah. Pegawai Kementerian Keuangan akan dilibatkan untuk memantau operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur MBG secara berkala guna memastikan penggunaan anggaran tetap akuntabel.
Kementerian juga siap membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di BGN, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat tata kelola di masa mendatang.
Alexander Jason – Redaksi
