Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, mendeklarasikan komitmen Open Defecation Free (ODF) di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Mandala, Kelurahan Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin (29/6).
Deklarasi tersebut menjadi bagian dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan bebas dari praktik buang air besar (BAB) sembarangan.
Rano mengatakan, dengan bergabungnya Kelurahan Tomang, jumlah kelurahan yang berstatus ODF Komitmen di Jakarta kini mencapai 194 kelurahan atau 72,65 persen. Menurutnya, ODF bukan sekadar capaian administratif, melainkan perubahan perilaku masyarakat yang berdampak langsung pada penurunan risiko penyakit berbasis lingkungan, peningkatan kesehatan anak, serta terciptanya lingkungan permukiman yang lebih nyaman.
Ia menegaskan, deklarasi tersebut bukanlah akhir dari upaya yang dilakukan. Komitmen itu harus terus dijaga melalui konsistensi masyarakat dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, kader, RT/RW, PKK, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga seluruh elemen masyarakat.
Wagub berharap Kelurahan Tomang dapat menjadi contoh bagi wilayah lain sehingga semakin banyak kelurahan mencapai status ODF secara penuh. Dengan demikian, Jakarta dapat tumbuh sebagai kota global yang sehat, nyaman, dan bermartabat.
Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainah, mengatakan deklarasi tersebut menjadi langkah penting dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang sehat. Salah satu syarat untuk memperoleh status ODF ialah sedikitnya 500 kepala keluarga telah menggunakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar melalui program STBM atau mandi, cuci, kakus (MCK) yang layak.
“Ketika kami melakukan pengecekan di lapangan, ternyata masih banyak warga Kelurahan Tomang yang belum menggunakan sanitasi tertutup. Karena itu, kami melakukan evaluasi bersama lurah, camat, dan seluruh tim agar target tersebut dapat tercapai,” kata Iin.
Ia menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang peduli terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam penyediaan akses sanitasi yang layak. Meski demikian, Pemerintah Kota Jakarta Barat masih akan mengoptimalkan penyediaan fasilitas sanitasi di sejumlah wilayah yang membutuhkannya.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan PAL JAYA, PAM JAYA, Baznas (Bazis), serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Kami juga akan melakukan pengecekan berbasis data untuk mengetahui warga yang belum memiliki akses MCK yang layak. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama untuk menghadirkan kolaborasi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Iin juga mengapresiasi dukungan berbagai mitra, termasuk Universitas Trisakti, yang tidak hanya terlibat dalam gerakan pilah dan olah sampah, tetapi juga berkontribusi membangun MCK komunal yang ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus kesehatan warga.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
