Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan tanggapan terkait temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai adanya dugaan penggelembungan (mark up) anggaran pengadaan mobil pikap untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Purbaya menegaskan bahwa Kementerian Keuangan hanya akan mencairkan anggaran pengadaan kendaraan operasional tersebut apabila seluruh prosesnya telah selesai diaudit.
Saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa 14/7, ia menyatakan bahwa pihaknya hanya akan membayar alokasi dana yang memang terbukti sesuai berdasarkan hasil audit resmi nanti.
Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut juga mengakui bahwa hingga saat ini dirinya belum melihat maupun mengantongi data detail yang menjadi laporan temuan dari ICW.
Dugaan penggelembungan anggaran ini mencuat setelah ICW melakukan pemantauan terhadap proses pengadaan mobil pikap yang dilaksanakan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (APN) untuk kebutuhan program Kopdes.
Berdasarkan analisis ICW, diduga terdapat selisih harga pembelian yang berkisar antara Rp61 juta hingga Rp69 juta untuk setiap unit pikap. Apabila angka tersebut diakumulasikan dengan target total pengadaan yang mencapai 80 ribu unit kendaraan, ICW menaksir adanya potensi kerugian negara atau perburuan rente sebesar Rp4,86 triliun hingga Rp5,54 triliun.
Menyikapi temuan tersebut, ICW merekomendasikan agar proyek pengadaan ini dihentikan untuk sementara waktu.
Selain itu, mereka mendesak pemerintah agar membuka seluruh dokumen pengadaan kepada publik serta meminta aparat penegak hukum segera melakukan penyelidikan guna memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang maupun praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara.
Nayla Chaerani Azzara – Redaksi
