Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, membantah isu yang menyebut pemerintah membeli tanah masyarakat Papua seharga Rp100.000 per hektare. Menurut Amran, informasi tersebut merupakan fitnah yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya karena lahan pertanian yang dikembangkan pemerintah tetap menjadi milik masyarakat.
Penjelasan itu disampaikan saat menghadiri Resepsi Milad ke-65 Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Rapat Kerja Nasional IPM di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Organisasinya menegaskan bahwa program pertanian di Papua tidak dilakukan dengan mengambil alih hak kepemilikan tanah warga.
Amran menjelaskan bahwa pemerintah telah membangun sekitar 137.000 hektare lahan pertanian di Papua yang seluruhnya tetap dimiliki oleh masyarakat setempat. Selain membangun sawah, pemerintah juga memberikan berbagai dukungan berupa alat dan mesin pertanian, pembangunan irigasi, serta bantuan lain tanpa dipungut biaya.
Organisasinya menyatakan nilai bantuan tersebut mencapai triliunan rupiah sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Pemerintah juga mengembangkan Brigade Pangan serta mendorong budidaya komoditas lokal seperti sagu dan kelapa sesuai karakteristik wilayah Papua.
Menurutnya, manfaat program tersebut telah dirasakan langsung oleh masyarakat melalui peningkatan pendapatan dan kesempatan mengelola lahan secara mandiri. Ia mencontohkan petani yang menggarap lahan seluas tiga hingga empat hektare dapat memperoleh pendapatan bersih sekitar Rp15 juta hingga Rp20 juta setiap bulan.
Selain itu, alat pertanian yang diberikan pemerintah menjadi milik para petani untuk mendukung kegiatan produksi mereka. Organisasinya juga mengungkapkan bahwa saat melakukan kunjungan kerja ke Papua, masyarakat justru meminta agar program cetak sawah diperluas ke ribuan hektare tambahan.
Di akhir keterangannya, Amran mengatakan keberhasilan pembangunan pertanian di Papua menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan nasional sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap program tersebut menunjukkan bahwa berbagai narasi negatif yang beredar tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
Ia mengajak generasi muda untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan mendorong masyarakat melihat langsung fakta yang ada. Pemerintah berharap pengembangan sektor pertanian di Papua dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Alexander Jason – Redaksi
