Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti evaluasi dan penataan ulang tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini mencakup efisiensi insentif operasional serta restrukturisasi operasional SPPG demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap rencana perubahan besaran insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan tengah merancang skema insentif menyesuaikan dengan jangkauan pelayanan SPPG terkait.
“Enggak juga dong yang 300 meter yang atau 400 (meter), ada bahkan yang 500 (meter) yang lebih bagus kok disamaratakan Rp6 juta? Kan nggak fair. Nah, itu skema-skema itu yang akan kami lakukan perbaikan,” kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (20/7).
Agustina menjelaskan bahwa BGN meninjau ulang pemberian insentif operasional di setiap SPPG agar tidak diberikan penuh dalam setahun, termasuk pada hari libur. Perbaikan tata kelola ini menjadi prioritas utama pasca-restrukturisasi kepemimpinan BGN untuk membenahi data jumlah penerima manfaat serta titik lokasi SPPG.
Ia membandingkan antara SPPG yang melayani 500 penerima manfaat dengan SPPG yang melayani seribu penerima manfaat. Menurutnya, akan tidak adil jika mereka menerima jumlah insentif yang sama. Padahal, jumlah penerima manfaatnya berbeda.
BGN juga menegaskan bahwa penghentian operasional sejumlah SPPG merupakan langkah evaluasi sementara, bukan moratorium permanen, agar penyaluran MBG lebih tepat sasaran.
Dalam saat yang sama, Agustina memastikan akan ada efisiensi anggaran program MBG. Ia menyebut hal itu merupakan konsekuensi logis bertalian dengan upaya perbaikan tata kelola MBG oleh pemerintah.
Meski begitu, Agustina belum merinci seberapa besar efisiensi anggaran yang akan dilakukan. Ia hanya memastikan anggaran MBG sudah berkurang dan efisiensi anggaran juga masih terus berproses.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
