Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp29,29 triliun hingga 30 Juni 2026 atau 41 persen dari target Rp71,45 triliun. Pada periode yang sama, belanja daerah terealisasi Rp24,73 triliun atau 33,30 persen dari pagu Rp74,28 triliun.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, kinerja APBD hingga Triwulan II 2026 tersebut menopang keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan publik di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional. Pemprov DKI Jakarta juga terus mempercepat belanja agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“APBD harus menjadi instrumen yang mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pembangunan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata, memperkuat pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta,” ujar Gubernur Pramono dalam konferensi pers Jakarta Budget Talks di Pendopo Balai Kota Jakarta, Rabu (22/7).
Selain pendapatan dan belanja daerah, penerimaan pembiayaan telah terealisasi Rp5,82 triliun atau 58,92 persen dari target. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan mencapai Rp574,9 miliar atau 8,17 persen dari pagu.
Percepatan pelaksanaan program juga terlihat dari 118.161 paket pengadaan yang telah diselesaikan hingga akhir Triwulan II. Paket yang masih berproses terus dipantau dan dipercepat agar pembangunan berjalan tepat waktu.
Di sisi ekonomi, Jakarta mencatat pertumbuhan sebesar 5,59 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan I 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, aktivitas dunia usaha, serta meningkatnya optimisme pelaku ekonomi. Sektor perdagangan menjadi penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan, disusul jasa keuangan dan industri pengolahan.
Kepercayaan masyarakat juga tetap tinggi. Indeks Keyakinan Konsumen pada Juni 2026 berada di level 144,4, sedangkan penjualan riil meningkat 8,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Mobilitas masyarakat melalui transportasi publik turut menunjukkan peningkatan. Pada Triwulan II 2026, jumlah pengguna transportasi umum mencapai 230,8 juta penumpang atau tumbuh 9,70 persen secara tahunan.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan masyarakat. Karena itu, kami terus memperkuat konektivitas melalui transportasi publik, menghadirkan berbagai kegiatan yang menggerakkan ekonomi, sekaligus menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara,” kata Pramono.
Dari sisi stabilitas harga, inflasi Jakarta pada Juni 2026 tercatat sebesar 2,78 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional dan masih berada dalam rentang sasaran pemerintah. Kondisi tersebut didukung kebijakan untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi publik secara konsisten.
Jakarta juga mempertahankan posisinya sebagai tujuan investasi terbesar di Indonesia. Realisasi investasi pada Semester I 2026 mencapai Rp173,6 triliun, tumbuh 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Nilai tersebut berkontribusi 17,20 persen terhadap total investasi nasional. Pemprov DKI Jakarta terus memperbaiki iklim usaha melalui pendampingan pelaku usaha, fasilitasi peluang investasi baru, serta pengembangan investasi hijau.
Pemprov DKI Jakarta terus memperkuat iklim investasi melalui pendampingan pelaku usaha, pembukaan peluang investasi baru, serta pengembangan investasi hijau. Salah satu proyek strategis yang dipercepat adalah pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari pengembangan infrastruktur perkotaan berkelanjutan.
Di bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jakarta pada Februari 2026 turun menjadi 6,03 persen. Penurunan tersebut didorong berbagai program seperti Padat Karya, magang bagi lulusan SMA/sederajat, pelatihan reguler, hingga layanan pelatihan melalui Mobile Training Unit.
“Kami ingin memastikan pembangunan Jakarta berlangsung secara inklusif. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan terbukanya lapangan kerja, meningkatnya kualitas layanan publik, dan terjaganya kesejahteraan seluruh warga,” tegas Pramono.
Selain memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, Pemprov DKI Jakarta melanjutkan program penyiapan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
