Pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 900 lokasi yang telah siap beroperasi sebagai upaya mempermudah masyarakat mengakses bantuan tanpa mengubah mekanisme penyaluran yang berlaku saat ini.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan bahwa pada tahap awal, bantuan tetap disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia, sesuai regulasi yang berlaku.
Dalam skema uji coba tersebut, bank Himbara akan membuka agen di KDMP sehingga penerima manfaat dapat mencairkan dana bantuan sekaligus berbelanja kebutuhan pokok di koperasi desa.
Saifullah menegaskan bahwa uji coba ini tidak mengubah sistem penyaluran bansos yang sudah berjalan, melainkan menjadi simulasi awal sebelum kemungkinan perubahan kebijakan di masa mendatang. Apabila regulasi telah diperbarui, pemerintah membuka peluang agar penyaluran bantuan dapat dilakukan langsung melalui KDMP tanpa perantara Himbara.
Program percontohan ini dijadwalkan dimulai pada triwulan IV 2026 setelah penyaluran bansos triwulan III selesai, dengan fokus pada Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) senilai Rp200.000 per bulan yang selama ini disalurkan setiap tiga bulan.
Meski demikian, pemerintah memastikan PT Pos Indonesia tetap memiliki peran penting dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta kepada lansia dan penyandang disabilitas yang memerlukan layanan pengantaran ke rumah.
Pemerintah menekankan bahwa keberadaan KDMP bukan untuk menggantikan Himbara maupun PT Pos, melainkan menjadi pelengkap yang membuat akses terhadap bantuan sosial menjadi lebih dekat dan mudah bagi masyarakat di desa. Melalui sinergi tersebut, pemerintah berharap penyaluran bansos dapat berlangsung lebih efisien sekaligus mendukung penguatan peran koperasi desa dalam pelayanan publik.
Rencana uji coba ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas fungsi Koperasi Desa Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa. Selain menjadi lokasi pencairan bantuan sosial, koperasi diharapkan mampu mendorong perputaran ekonomi lokal melalui peningkatan transaksi kebutuhan pokok oleh para penerima manfaat. Pemerintah akan terus mengevaluasi hasil pelaksanaan program percontohan tersebut sebelum memutuskan kemungkinan penerapan yang lebih luas di masa mendatang.
Alexander Jason – Redaksi
