Kabinet Keamanan Israel menyetujui pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF) ke Jalur Gaza sebagai bagian dari rencana pascakonflik yang diusulkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Persetujuan tersebut secara efektif mengesahkan pembentukan markas besar ISF di dekat Kota Rafah, Gaza selatan, yang nantinya akan menjadi salah satu dari empat lembaga yang bertugas mengelola administrasi sementara Gaza. Namun, keputusan itu memunculkan perbedaan pandangan di dalam pemerintahan Israel, terutama terkait kondisi keamanan dan masa depan wilayah tersebut.
Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, menolak pengerahan ISF dengan alasan Hamas belum memenuhi komitmennya untuk melucuti senjata. Menurutnya, selama kelompok tersebut masih mempertahankan persenjataannya, Israel tidak memiliki kewajiban untuk melanjutkan rencana tersebut. Ben Gvir juga kembali menyuarakan dukungannya terhadap kebijakan yang mendorong emigrasi warga Gaza. Sebaliknya, Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, mendukung implementasi rencana internasional tersebut dan menilai Israel seharusnya tidak menjadi pihak yang menghambat pelaksanaannya meskipun masih terdapat berbagai tantangan.
Dalam kerangka rencana yang diusulkan Amerika Serikat, ISF akan memainkan peran penting dalam mendukung stabilisasi Gaza setelah konflik. Pasukan multinasional itu diharapkan membantu melatih unit-unit kepolisian Palestina melalui koordinasi dengan negara-negara regional, termasuk Yordania dan Mesir. Selain mendukung sektor keamanan, ISF juga akan memantau pembangunan fasilitas kesehatan serta membantu pemulihan infrastruktur vital yang mengalami kerusakan akibat konflik berkepanjangan.
Persetujuan Israel terhadap pengerahan ISF menjadi langkah baru dalam upaya membentuk mekanisme transisi di Gaza, meskipun masih diwarnai perbedaan pandangan di tingkat politik dan belum mendapat persetujuan dari Hamas, yang tetap menolak melucuti senjata sebelum seluruh tahapan gencatan senjata dijalankan. Keberhasilan rencana tersebut diperkirakan akan sangat bergantung pada dukungan para pemangku kepentingan internasional serta perkembangan situasi keamanan dan diplomasi di kawasan Timur Tengah.
Alexander Jason – Redaksi
