Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government guna meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Menurutnya, integrasi data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga akan membuat pemerintah lebih tepat dalam menentukan masyarakat yang berhak menerima bantuan.
“Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat ya siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Tito dalam pengarahannya kepada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7).
Tito menjelaskan bahwa pembaruan data difokuskan pada kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4. Pemanfaatan teknologi dan integrasi data, kata dia, menjadi instrumen penting untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Ia mengungkapkan, uji coba pemadanan data berbasis biometrik milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih banyak data penerima bansos yang perlu diperbarui. Hasil validasi tersebut menemukan sejumlah penerima bantuan yang datanya tidak lagi sesuai dengan kondisi aktual sehingga memerlukan perbaikan.
Lebih lanjut, Tito mengatakan Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus.
Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mendukung proses pemutakhiran data yang akan dilakukan tim teknis di lapangan. Menurutnya, kolaborasi lintas pemerintah daerah dan petugas di lapangan menjadi kunci agar bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
