Presiden Prabowo Subianto memanggil Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon A. Mantiri, ke kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (9/8) untuk membahas perkembangan program energi nasional dan efisiensi badan usaha milik negara (BUMN).
Dalam pertemuan tersebut, Simon melaporkan perkembangan Program Mandatori B50, yakni penggunaan biodiesel dengan campuran minyak sawit 50 persen, serta kesiapan infrastruktur untuk penerapan mandatori Bioethanol.
Di luar agenda energi, Prabowo juga memberikan arahan untuk merampingkan struktur perusahaan di lingkungan BUMN. Melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, disebutkan bahwa Presiden meminta pengurangan berbagai lapisan birokrasi serta penataan anak dan cucu perusahaan, khususnya di Pertamina, PT PLN (Persero), dan BUMN lainnya.
Restrukturisasi tersebut ditujukan untuk mempercepat pengambilan keputusan di tingkat manajemen dan operasional. Pemerintah juga berharap pemangkasan struktur dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi beban biaya dan memperkuat efisiensi anggaran di lingkungan BUMN.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun tata kelola BUMN yang lebih sederhana dan responsif. Dengan struktur yang lebih ramping, pemerintah berharap perusahaan pelat merah dapat beroperasi secara lebih efisien, transparan, dan kompetitif, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi nasional.
Alexander Jason – Redaksi
