Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global yang tetap berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, transformasi Jakarta tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan kohesi sosial, harmoni, dan nilai moral di tengah masyarakat yang semakin beragam.
Hal itu disampaikan Pramono saat menghadiri Pengukuhan Pengurus MUI Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi se-DKI Jakarta Masa Khidmat 2025–2030 yang dirangkaikan dengan Pembukaan Musyawarah Kerja Daerah MUI Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Selasa (11/8/2026).
“Saya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus MUI tingkat kota dan kabupaten administrasi se-DKI Jakarta yang baru dikukuhkan untuk masa khidmat 2025–2030. Amanah ini penting karena MUI memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan keagamaan sekaligus mendampingi masyarakat Jakarta yang terus berubah,” ujar Gubernur Pramono, mengawali sambutannya.
Pramono menjelaskan, transformasi Jakarta menuju kota global tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut penguatan kohesi sosial, harmoni, dan nilai-nilai moral di tengah masyarakat yang semakin beragam.
“Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tantangannya bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, degradasi moral, serta bagaimana menjaga harmoni dalam keberagaman. Karena itu, MUI menjadi mitra penting Pemprov dalam membangun Jakarta yang maju sekaligus berkeadaban,” urainya.
Pemprov DKI Jakarta juga menyatakan dukungan penuh terhadap arah kebijakan dan program kerja MUI Provinsi DKI Jakarta periode 2025–2030. Dukungan tersebut mencakup penguatan moderasi beragama, penolakan terhadap ekstremisme dan intoleransi, serta penyusunan panduan keagamaan yang adaptif terhadap berbagai isu baru.
Pramono juga berharap MUI terus memperkuat perannya hingga ke tingkat masyarakat sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan umat. Ia mengatakan MUI perlu terus memperbarui metode dakwah agar tetap relevan dengan karakter masyarakat Jakarta yang modern, plural, dan digital.
Lebih lanjut, Gubernur Pramono menegaskan komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus membangun kolaborasi strategis dengan MUI dan berbagai lembaga keagamaan lainnya. Sinergi tersebut salah satunya diwujudkan melalui penyusunan peta jalan keumatan Jakarta 2025–2030 yang terintegrasi dengan RPJMD, penguatan kerukunan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta membuka ruang bagi MUI menjadi mitra yang kritis dan konstruktif.
Sementara itu, Ketua MUI DKI Jakarta, Gus Faiz Syukron Makmun, berharap MUI terus menjadi rumah besar yang mampu mempersatukan seluruh elemen umat Islam. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada MUI.
“Mudah-mudahan ke depan MUI bisa menjadi sarana perjuangan umat, menjadi rumah besar yang mengayomi semua perjuangan besar. Mudah-mudahan itu selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala,” ujarnya.
Gus Faiz menilai sinergi yang baik antara MUI dan Pemprov DKI Jakarta menjadi modal penting dalam menjalankan amanah organisasi dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
“Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang selama ini sudah begitu banyak memberi bantuan dan perhatian kepada MUI,” tutupnya.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
