Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI Jakarta 2026.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, meminta efisiensi anggaran tidak menyentuh program yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat. Ia mengapresiasi DPPAPP yang menyatakan penghematan lebih banyak dilakukan pada belanja administratif. Pos anggaran yang dikurangi antara lain kebutuhan kertas, perlengkapan, serta konsumsi rapat.
Subki menilai pengurangan pada belanja administratif tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas pelayanan publik. Menurutnya, efisiensi anggaran harus tetap mempertahankan program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Komisi E juga meminta DPPAPP memastikan setiap anggaran yang tersedia digunakan secara efektif. Hal tersebut dinilai penting agar kebijakan efisiensi tidak menghambat pelaksanaan program prioritas.
Selain membahas efisiensi, Komisi E menyoroti penggunaan anggaran hibah yang diberikan kepada sejumlah pihak. DPPAPP diminta memastikan para penerima hibah benar-benar mendukung program pemerintah daerah yang telah ditetapkan. Penggunaan dana tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan berjalan selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta. Pengawasan juga diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak mendukung target pembangunan.
Subki mengingatkan jangan sampai anggaran dalam jumlah besar telah diberikan tetapi program yang dijalankan tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Karena itu, koordinasi antara DPPAPP, penerima hibah, dan Pemprov DKI perlu diperkuat. Komisi E berharap efisiensi dapat dilakukan secara tepat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Dengan demikian, penyesuaian APBD 2026 tetap dapat menjaga keberlanjutan program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Alexander Jason – Redaksi
