Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik manipulasi angka maupun laporan palsu dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia meminta seluruh perusahaan negara menyajikan data keuangan secara benar dan akurat sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMN.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo mengatakan data yang disampaikan kepada pemerintah harus mencerminkan kondisi sebenarnya, meskipun angka tersebut terkadang tidak sesuai dengan harapan.
“Saya juga ingatkan di sini bahwa kita tidak mau toleransi dengan permainan angka, dengan laporan palsu. Kita harus dapat angka-angka yang benar, angka yang tepat, walaupun kadang-kadang pahit,” ujar Prabowo.
Ia mengungkapkan pemerintah telah melakukan koreksi terhadap laporan keuntungan sejumlah BUMN pada 2024. Setelah dilakukan penyesuaian, keuntungan BUMN pada tahun tersebut tercatat sebesar Rp186 triliun, dengan dividen yang disetorkan kepada negara mencapai Rp85,5 triliun.
Prabowo kemudian menyebut perbaikan tata kelola membawa dampak terhadap kinerja BUMN. Pada 2025, keuntungan BUMN meningkat menjadi Rp326 triliun atau tumbuh 75,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Rp326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” ungkapnya.
Di sisi lain, dividen BUMN yang disetorkan kepada negara pada 2025 sebelumnya dilaporkan mencapai Rp142,3 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 67 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, Prabowo menilai perhitungan dividen perlu mempertimbangkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan kepada BUMN pada periode yang sama. Menurutnya, perhitungan tersebut diperlukan untuk mengetahui besaran dividen neto yang benar-benar dihasilkan perusahaan negara.
Setelah dilakukan koreksi, dividen neto BUMN pada 2025 tercatat sebesar Rp138 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar 160 persen dibandingkan dividen neto pada 2024 yang berada di level Rp53 triliun.
Pemerintah juga memproyeksikan dividen BUMN kembali meningkat pada 2026 hingga mencapai Rp200 triliun. Prabowo menegaskan proyeksi tersebut dihitung tanpa adanya PMN.
“Dari 2024 ke 2026 (dividen) naik dari Rp53 triliun ke Rp200 triliun atau bisa dikatakan 4 kali lebih besar. 400 persen meningkatnya tanpa PMN,” kata Prabowo.
Menurut Prabowo, peningkatan kinerja tersebut menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dan pengelolaan BUMN dengan prinsip yang sehat dapat memberikan hasil dalam waktu relatif cepat.
“Ini membuktikan dengan manajemen yang akal sehat, dengan niat tidak menipu, keberhasilan kita bisa datang dengan sangat cepat,” pungkasnya.
Akbari Danico – Redaksi
