Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 dari 1.074 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif dan terus mengalami kerugian. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari restrukturisasi untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan perusahaan negara memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Menurutnya, penutupan ratusan BUMN tersebut telah memberikan penghematan biaya operasional hingga sekitar Rp50 triliun.
“Saya dengan bangga, hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, hari ini kita telah menutup 290 BUMN,” kata Prabowo.
Prabowo menjelaskan penghematan tersebut berasal dari berbagai biaya overhead, mulai dari gaji direksi, perjalanan dinas, hingga biaya sewa gedung dan kendaraan.
“Dengan perampingan jumlah BUMN, hari ini saja kita telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun,” tuturnya.
Pemerintah juga menargetkan jumlah BUMN kembali dipangkas hingga paling banyak tersisa 300 perusahaan pada akhir 2026. Dengan target tersebut, sekitar 750 BUMN lainnya yang dinilai tidak produktif akan ditutup atau dikonsolidasikan.
“Pada 31 Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN. (Sebanyak) 750 BUMN lebih akan kita tutup. Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan. Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” ucapnya.
Prabowo menilai efisiensi yang dihasilkan dari restrukturisasi BUMN dapat dialihkan untuk membiayai berbagai kebutuhan masyarakat. Ia mencontohkan penghematan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas kesehatan, merenovasi sekolah, hingga menyediakan rumah bagi masyarakat.
“Target kita harus menghemat Rp70 triliun lebih. Kita bisa bayangkan dengan Rp50 triliun berapa puskesmas bisa kita perbaiki. Berapa sekolah bisa kita renovasi. Berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Danantara yang terlibat dalam proses penataan BUMN. Ia menilai restrukturisasi diperlukan agar perusahaan negara dapat dikelola secara lebih efektif dan memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian.
Prabowo juga mengusulkan pembentukan badan atau pengadilan ad hoc khusus untuk mengusut pengelolaan BUMN selama 30 tahun terakhir. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola sekaligus menindak berbagai persoalan yang terjadi di masa lalu.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus, untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang,” ujar Prabowo.
Namun, Prabowo membuka kemungkinan adanya mekanisme amnesti khusus bagi pihak-pihak yang mengakui kesalahan dan menunjukkan itikad untuk memperbaiki diri. Ia menyerahkan keputusan mengenai gagasan tersebut kepada DPR sebagai wakil rakyat.
“Mungkin. Tapi saya juga akan menghadapi Majelis, saya akan menghadapi DPR. Saya akan minta kalau perlu kita memberi juga peluang, semacam amnesti khusus untuk mereka yang tobat, mereka yang sadar, mereka yang mengakui. Nah, ini saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” pungkasnya.
Akbari Danico – Redaksi
