Mantan Menteri Pertahanan Ukraina, Mykhailo Fedorov, mendesak pemerintah segera mencari mekanisme untuk menggelar pemilihan umum meskipun perang dengan Rusia masih berlangsung. Ia menilai proses demokrasi tidak boleh terus tertunda akibat konflik yang telah berlangsung sejak invasi Rusia pada Februari 2022.
Menurut Fedorov, Ukraina perlu menemukan mekanisme yang legal, aman, dan realistis agar masyarakat tetap dapat menggunakan hak politiknya. Ia menegaskan bahwa demokrasi tidak boleh menjadi korban perang atau disandera oleh Rusia.
Ukraina saat ini masih memberlakukan darurat militer yang membuat pemilihan umum tidak dapat dilaksanakan. Fedorov mengakui penyelenggaraan pemilu dalam kondisi perang akan menghadapi tantangan besar, terutama dalam memastikan tentara, warga di dekat garis depan, serta jutaan warga Ukraina di luar negeri dapat memberikan suara.
Namun, ia menilai berbagai kesulitan tersebut bukan berarti pemilu mustahil dilakukan. Ia mendorong pemerintah mulai membahas solusi untuk mengembalikan proses demokrasi meskipun konflik belum berakhir.
Fedorov sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan sejak Januari sebelum dicopot Presiden Volodymyr Zelenskyy pada Juli. Selama menjabat, ia berupaya mendorong reformasi militer untuk mengatasi berbagai persoalan, termasuk dugaan korupsi, kekurangan peralatan, ketidakhadiran personel, perlakuan terhadap wajib militer, dan program mobilisasi yang tidak populer.
Pencopotannya kemudian memicu demonstrasi selama beberapa pekan dan meningkatkan tekanan politik terhadap Zelenskyy. Setelah itu, Zelenskyy menunjuk pejabat intelijen Yevgeniy Khmara sebagai Menteri Pertahanan sementara sambil menunggu persetujuan parlemen.
Meski menyerukan pemilu, Fedorov tidak mengungkapkan rencana politik atau ambisi pencalonannya dalam pernyataan tersebut. Ia sebelumnya beberapa kali mengatakan hanya akan kembali ke pemerintahan jika mendapatkan posisi sebagai Menteri Pertahanan.
Sementara itu, para pendukungnya berencana menggelar demonstrasi di depan gedung parlemen pada Rabu (19/8), menurut mantan penasihatnya, Sergiy Sternenko. Desakan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintah Ukraina untuk mempertimbangkan bagaimana mekanisme demokrasi dapat berjalan tanpa mengabaikan kebutuhan keamanan selama perang.
Alexander Jason – Redaksi
