Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran Rp31 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 untuk mengalihkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di pemerintah pusat menjadi P3K penuh waktu.
Purbaya mengatakan, kebijakan tersebut saat ini masih dalam pembahasan bersama DPR RI. Pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu akan dilakukan secara bertahap selama tiga tahun.
Kebijakan tersebut menyasar hingga 500.000 P3K paruh waktu, terutama tenaga guru. Pemerintah memastikan proses pengalihan status tersebut tidak akan memberikan tambahan beban yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Purbaya, kebutuhan anggaran telah diperhitungkan dalam penyusunan RAPBN 2027 sehingga tetap sejalan dengan kemampuan fiskal pemerintah.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan mengganggu kesehatan APBN. Defisit anggaran tetap ditargetkan berada di kisaran 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Pengalihan status P3K paruh waktu menjadi penuh waktu diharapkan dapat memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pegawai, khususnya tenaga pendidik yang selama ini berstatus paruh waktu.
Pemerintah akan menjalankan kebijakan tersebut secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan kebutuhan masing-masing instansi.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
