Pemerintah menempatkan kualitas belanja negara sebagai salah satu fokus utama dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Kebijakan tersebut diarahkan agar APBN tidak hanya menopang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyampaikan komitmen itu dalam konferensi pers, Rabu kemarin. Dalam RAPBN 2027, pemerintah merancang belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun.
Angka tersebut meningkat 3,9 persen dibandingkan outlook APBN 2026 yang diproyeksikan mencapai Rp3.942,5 triliun. Menurut Ferry, peningkatan belanja negara tersebut akan diarahkan untuk mendukung delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi agenda utama pemerintah.
Delapan prioritas itu meliputi pangan, energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur, ekonomi rakyat, serta pengentasan kemiskinan.
Selain mendukung delapan prioritas tersebut, pemerintah mengarahkan belanja negara untuk memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mempertahankan daya beli masyarakat.
Sektor pendidikan mendapat perhatian besar dengan rencana anggaran mencapai Rp820,9 triliun dalam RAPBN 2027. Alokasi tersebut setara sekitar 20,03 persen dari rencana anggaran pemerintah.
Dana itu antara lain akan menopang KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar atau PIP, serta renovasi berbagai fasilitas sekolah dan madrasah.
Sementara itu, pemerintah menyiapkan Rp549,9 triliun untuk kebijakan perlindungan sosial pada 2027. Anggaran tersebut mencakup sejumlah program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, ATENSI sosial, dan penanganan bencana.
Kebijakan tersebut menunjukkan fungsi APBN sebagai penggerak ekonomi sekaligus pelindung masyarakat ketika menghadapi tekanan dari luar.
“Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa APBN 2027 didesain tetap ekspansif, secara kolaboratif, terukur, dan terarah untuk mendorong ekonomi yang tumbuh lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih cepat,” jelasnya.
Pemerintah berharap peningkatan kualitas belanja negara dapat memberikan dampak nyata terhadap berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menetapkan sejumlah target kesejahteraan melalui RAPBN 2027. Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada rentang 6-6,5 persen, sedangkan rasio gini ditargetkan sebesar 0,362-0,367.
Selain itu, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem dapat mencapai nol persen pada 2027.
“Kami juga berharap tingkat pengangguran terbuka menurun, indeks modal manusia meningkat, indeks kesejahteraan petani, proporsi penciptaan lapangan kerja formal, dan indeks kualitas lingkungan hidup meningkat,” imbuh dia.
Di sisi fiskal, peningkatan belanja tetap disertai pengendalian agar kondisi keuangan negara tetap sehat dan berkelanjutan.
Pemerintah menargetkan defisit RAPBN 2027 sebesar Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Target tersebut lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85 persen terhadap PDB.
Untuk membiayai defisit, pemerintah menekankan strategi pembiayaan yang terukur, hati-hati, dan tidak mengganggu kesinambungan fiskal. Diversifikasi sumber pembiayaan dan pengelolaan utang berkelanjutan menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
“Kami berharap pembiayaan defisit anggaran ini akan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan melalui pengeluaran utang yang hati-hati,” katanya.
Dengan rancangan tersebut, RAPBN 2027 diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi, perlindungan sosial, dan disiplin fiskal.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
