Pemerintah memprioritaskan enam provinsi di wilayah Kalimantan dan Sumatera sebagai prioritas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keenam provinsi itu meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Penetapan enam provinsi sebagai wilayah prioritas dilakukan berdasarkan tingginya risiko karhutla. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi puncak risiko kebakaran hutan dan lahan berlangsung pada Agustus hingga September 2026.
“Pemantauan dan pengawasan ketat di daerah menjadi krusial untuk mencegah eskalasi titik api dan dampak lingkungan yang lebih luas,” demikian salah satu simpulan Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Karhutla 2026 pada Jumat (21/8).
Berdasarkan pemantauan hotspot dan transboundary haze pada 1-20 Agustus 2026, peralihan musim menyebabkan angin dominan bertiup dari tenggara ke barat. Kondisi tersebut berpotensi mendorong penyebaran asap dan karhutla.
BNPB mencatat sebaran asap telah melintasi batas negara Indonesia-Malaysia sejak 6 Agustus 2026.
Operasi Darat Jadi Ujung Tombak
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan fenomena El Nino berlangsung hingga awal 2027. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan cuaca di Indonesia menjadi lebih kering dengan durasi yang lebih panjang.
BNPB menyatakan saat ini Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum bisa dilakukan hingga akhir Agustus karena pertumbuhan awan hujan sangat minim, sehingga operasi penanganan karhutla hanya mengandalkan operasi satgas darat dan udara.
Pemerintah saat ini menetapkan operasi satgas darat adalah ujung tumbok untuk menekan jumlah lahan yang terbakar. Untuk itu, forkopimda daerah diminta meningkatkan kekuatan, baik logistik peralatan maupun sumber daya personel.
Sementara itu, satgas udara berperan mendukung operasi darat. Saat ini telah disiapkan 38 unit armada udara yang terdiri atas 13 helikopter atau pesawat patroli dan 25 armada water bombing.
Beberapa unit dapat digunakan secara hybrid untuk patroli dan OMC, maupun patroli dan water bombing menyesuaikan kebutuhan di lapangan.
Pemerintah juga menegaskan akan mencabut secara permanen peraturan daerah yang masih membenarkan pembukaan lahan dengan metode membakar.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
