residen Prabowo Subianto menginstruksikan pembangunan 306 sumur bor di sekitar titik panas (hotspot) yang terdeteksi di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas.
Instruksi itu disampaikan Prabowo saat memimpin rapat penanganan karhutla di Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026). Presiden meminta pembangunan sumur bor dilakukan segera tanpa menunggu titik panas berubah menjadi titik api.
“Jangan nunggu sampai jadi titik api. Segera saja di 306 titik (hotspot) langsung bikin (sumur) bor air,” imbau Prabowo.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Riau, M. Edy Afrizal melaporkan ada sebanyak 306 hotspot yang terdeteksi di Riau. Dari jumlah itu, ada 7 titik yang sudah menjadi titik api. Ketujuh titik itu terdapat di empat kabupaten.
Untuk itu, Presiden meminta agar dari ratusan hotspot itu agar segera dibangun sumur bor dengan kedalaman sekitar 30 meter hingga 50 meter. Agar tak menjadi titik api baru.
“Ya, tolong masuk ke titik hotspot itu. Segera saja masuk ambil tindakan. Di tempat-tempat itu bisa dibikin (sumur) bor air,” lanjut Presiden.
Pembangunan sumur bor di wilayah rawan karhutla, khususnya lahan gambut, dapat menjadi salah satu sumber air untuk mendukung upaya pemadaman dan pembasahan lahan. Langkah tersebut diharapkan membantu mencegah titik panas berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Selain itu, sumur bor dapat membantu membasahi lahan gambut yang kering agar tidak mudah terbakar dari dalam. Dengan demikian, pembuatan sumur bor di sekitar lokasi rawan kebakaran diharapkan dapat mencegah hotspot kecil membesar.
Presiden Prabowo juga menginstruksikan jajaran aparat setempat untuk mencegah upaya pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dengan alasan apa pun, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun oknum instansi atau perusahaan.
Ia pun mengimbau pemerintah daerah agar proaktif memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pembakaran lahan dilarang keras oleh pemerintah. Namun, apabila masyarakat membutuhkan pembukaan lahan untuk keperluan tertentu, harus tersedia mekanisme yang dapat membantu sekaligus mengawasi proses tersebut.
“Kasih penjelasan, edukasi ke semua unsur, di semua desa. Kasih penjelasan bahwa membakar lahan dilarang keras. Kalau mereka butuh untuk buka lahan, mereka buat laporan ke kepala desa, camat, bupati, nanti pemerintah yang akan bantu mereka,” kata Prabowo.
Presiden juga menegaskan bahwa korporasi yang mencoba mengorganisasi petani dan masyarakat desa untuk membakar hutan dan lahan akan segera ditindak. Ia meminta agar indikasi tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian, kejaksaan, hingga intelijen terkait.
“Siapa pun, korporasi apa pun, ada sedikit indikasi mereka ikut, menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu, kita cabut. Saya tidak main-main,” tegas Prabowo.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
