Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga menyambut positif rencana pengoperasian layanan angkutan laut yang akan dikelola Transjakarta mulai 2027. Layanan tersebut dinilai dapat memperkuat konektivitas dan mobilitas masyarakat di Kepulauan Seribu.
Pandapotan mengatakan pengalaman Transjakarta dalam mengelola transportasi publik dapat menjadi modal untuk menghadirkan layanan angkutan laut yang lebih terintegrasi. Namun, sistem yang diterapkan perlu menyesuaikan kondisi geografis dan karakteristik wilayah Kepulauan Seribu.
“Prinsipnya kan mau meningkatkan layanan terhadap masyarakat di Pulau Seribu. Bagaimana supaya pelayanannya makin maksimal,” ujar Pandapotan, Jumat (4/9).
Ia mendorong PT Transjakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mematangkan kajian dan persiapan teknis sebelum layanan tersebut dioperasikan. Sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan antara lain kondisi cuaca dan perairan, kebutuhan armada, fasilitas sandar, pola rute, hingga skema pengelolaan.
Salah satu konsep yang didukung Pandapotan ialah hub and spoke. Dalam skema tersebut, kapal berkapasitas besar melayani rute utama dari Jakarta menuju pulau tertentu, sedangkan kapal yang lebih kecil berfungsi sebagai pengumpan untuk menghubungkan pulau-pulau lainnya.
“Tidak semua kapal besar bisa sandar di pulau-pulau itu. Jadi, kapal besar bisa melayani dari Jakarta ke Pulau Seribu, kemudian kapal-kapal kecil melayani antarpulau,” katanya.
Menurut Pandapotan, skema tersebut dapat menjadi alternatif untuk memperluas konektivitas ke pulau-pulau yang memiliki keterbatasan fasilitas sandar. Dengan pola tersebut, mobilitas masyarakat antarpulau diharapkan dapat terhubung dalam satu sistem transportasi yang lebih terintegrasi.
Meski mendukung target operasional pada 2027, ia meminta Transjakarta tidak terburu-buru dan memberikan waktu untuk menyelesaikan seluruh kajian.
“Kasih kesempatan dulu mengkaji. Kajian itu kan enggak seperti membalikkan telapak tangan,” ucapnya.
Pandapotan optimistis target operasional pada 2027 dapat tercapai apabila kajian dan persiapan teknis dilakukan secara matang sepanjang tahun ini. Sementara bentuk kelembagaan serta skema pengelolaan layanan dapat ditentukan berdasarkan hasil kajian.
Terkait kemungkinan pembentukan anak perusahaan, Pandapotan menilai skema tersebut dapat dipertimbangkan untuk membuat pengelolaan transportasi laut lebih fokus dan terspesialisasi.
“Enggak mungkin semua kegiatan harus di satu holding. Kalau bikin anak perusahaan enggak apa-apa. Malah makin terspesifikasi dan punya fokus kegiatan,” katanya.
Ia juga membuka kemungkinan tenaga operasional yang selama ini bekerja di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dishub DKI dialihkan ke pengelolaan Transjakarta apabila layanan angkutan laut nantinya resmi diserahkan kepada BUMD transportasi tersebut.
“Bisa saja nanti karyawan-karyawan yang di UPT itu ditarik kalau sudah diserahkan ke Transjakarta dan dikelola Transjakarta,” tandas Pandapotan.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
