Inggris akan mengumumkan kebijakan baru terkait hubungan ekonominya dengan Israel sebagai bagian dari upaya menekan perluasan permukiman Israel di wilayah Palestina dan mempertahankan prospek solusi dua negara.
Menteri Luar Negeri Inggris, Ed Miliband, dijadwalkan menyampaikan kebijakan tersebut pada Selasa (8/9). Salah satu langkah yang disiapkan adalah melarang perdagangan barang yang diproduksi di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah melarang perdagangan sejumlah barang dan jasa yang berasal dari permukiman Israel di wilayah Palestina. Larangan tersebut juga berpotensi mencakup jasa pembiayaan dan periklanan yang berkaitan dengan permukiman.
Miliband juga akan kembali menegaskan dukungan Inggris terhadap solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. Ia diperkirakan akan menyampaikan kecaman yang lebih tegas terhadap kondisi kemanusiaan yang dialami warga Palestina di Gaza.
Pemerintah Inggris menilai perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dapat mengancam terbentuknya negara Palestina. Inggris juga menganggap permukiman sipil Israel yang dibangun di wilayah yang direbut dalam perang 1967 sebagai tindakan ilegal berdasarkan hukum internasional.
Kebijakan perdagangan tersebut sejalan dengan pendapat penasihat Mahkamah Internasional atau ICJ pada 2024 yang menyatakan negara-negara tidak boleh membantu atau mendukung pendudukan Israel di wilayah Palestina.
Sebelumnya, pemerintah Inggris menilai larangan perdagangan produk dari permukiman sulit diterapkan karena sulit membedakan produk yang berasal dari permukiman dengan produk dari Israel. Namun, kebijakan baru tersebut akan membuat perdagangan dan investasi tertentu yang berkaitan dengan permukiman menjadi ilegal.
Total perdagangan barang dan jasa antara Inggris dan Israel mencapai sekitar 6 miliar poundsterling pada 2025. Dampak kebijakan baru terhadap hubungan ekonomi kedua negara masih bergantung pada respons Israel.
Rencana tersebut muncul di tengah situasi Tepi Barat yang dinilai semakin mendesak setelah Israel melanjutkan proyek permukiman E1 di sebelah timur Yerusalem. Proyek itu dikhawatirkan dapat membagi Tepi Barat dan semakin menyulitkan pembentukan negara Palestina.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
