Metropolitan

DPRD DKI Imbau Masker Tak Ditimbun di Tengah Erupsi Gunung Anak Krakatau

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike meminta produsen, distributor, pemasok, dan pedagang tidak menimbun masker di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Yuke mengatakan penahanan stok dapat menyebabkan masker langka di pasaran dan berpotensi mendorong kenaikan harga. Ia meminta pelaku usaha tidak memanfaatkan situasi bencana untuk mencari keuntungan secara tidak wajar.

Yuke mengatakan pihaknya pernah mengalami kesulitan memperoleh masker dalam jumlah besar ketika membantu penanganan kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Pengalaman tersebut menjadi alasan agar produsen, distributor, supplier, dan pedagang memastikan stok tetap tersedia bagi masyarakat.

Ia mendorong organisasi perangkat daerah atau OPD terkait memperkuat pengawasan terhadap rantai pasok masker di lapangan. Pemeriksaan berkala dan acak dinilai perlu dilakukan mulai dari pusat produksi hingga distributor dan pedagang besar.

Selain pengawasan rutin, Yuke mengusulkan razia pasar dilakukan sejak dini untuk mencegah praktik penimbunan sebelum menyebabkan kelangkaan. Sejumlah sentra perdagangan masker, termasuk Pasar Asemka dan Pasar Pramuka, dapat menjadi lokasi pemeriksaan acak apabila terdapat indikasi penahanan stok.

Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan tidak ada pihak yang sengaja mengurangi pasokan atau memainkan harga ketika permintaan meningkat. Pemerintah daerah juga perlu memastikan hasil pengawasan segera ditindaklanjuti agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling dirugikan.

Ketersediaan masker menjadi semakin penting karena abu vulkanik dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan. Yuke secara khusus menyoroti lanjut usia dan masyarakat dengan penyakit penyerta atau komorbid yang dapat menghadapi risiko lebih besar akibat paparan abu.

Karena itu, stabilitas pasokan dan harga masker harus dipandang sebagai bagian dari respons kemanusiaan terhadap bencana, bukan sekadar persoalan perdagangan. Koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi penting untuk memastikan kebutuhan perlindungan masyarakat terpenuhi tanpa membuka ruang bagi penimbunan dan spekulasi harga.

Alexander Jason – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...