Pemerintah menetapkan tiga kelompok satuan pendidikan yang menjadi prioritas dalam program revitalisasi sekolah pada 2026.
Ketiga kelompok tersebut yakni sekolah terdampak bencana, sekolah dengan kondisi rusak berat, serta sekolah yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan program revitalisasi pada tahun ini menyasar puluhan ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
“Untuk revitalisasi tahun 2026 ini, prioritas kami itu ada tiga. Pertama, sekolah-sekolah yang terdampak bencana, khususnya bencana alam. Kemudian yang kedua, sekolah yang rusak berat. Yang ketiga, sekolah yang ada di daerah 3T,” kata Mu’ti kepada wartawan, Jumat (11/9).
Mu’ti mengatakan pelaksanaan revitalisasi terhadap 11.744 satuan pendidikan yang telah mendapatkan alokasi anggaran saat ini sudah berjalan. Lebih dari 1.000 satuan pendidikan di antaranya disebut telah menyelesaikan proses revitalisasi.
Pemerintah juga mulai menjalankan perluasan program melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan revitalisasi terhadap 71.744 satuan pendidikan sepanjang 2026.
“Jadi tahun ini, 2026 itu kita rencanakan melakukan revitalisasi Kemendikdasmen dan juga kementerian terkait itu 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia,” ucap dia.
Target 71.744 satuan pendidikan tersebut merupakan perluasan dari target awal 11.744 sekolah dengan tambahan sekitar 60.000 satuan pendidikan. Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran Rp14 triliun untuk pelaksanaan revitalisasi terhadap 11.744 satuan pendidikan.
Mu’ti mengatakan jumlah satuan pendidikan yang direvitalisasi berpotensi bertambah seiring efisiensi pelaksanaan pembangunan melalui sistem swakelola yang melibatkan sekolah.
Menurutnya, sistem tersebut dapat menekan biaya karena proses pengerjaan dilakukan langsung oleh satuan pendidikan. Keterlibatan sekolah juga dinilai dapat meningkatkan kualitas pembangunan karena pihak sekolah ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
Selain itu, skema swakelola dinilai memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Tenaga kerja dan material pembangunan dapat diperoleh dari wilayah setempat sehingga turut menggerakkan perekonomian daerah.
“Pertama, itu lebih efisien. Jadi biayanya lebih murah karena dikerjakan sendiri oleh sekolah. Yang kedua, pekerjaannya lebih bagus karena mereka mengerjakan sendiri, jadi mereka melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Ia menambahkan pembangunan secara swakelola juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat. Sejumlah sekolah, khususnya sekolah swasta, bahkan mendapat dukungan berupa swadaya masyarakat untuk melengkapi pembiayaan revitalisasi.
Mu’ti menegaskan program revitalisasi tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Menurut dia, sekolah swasta memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pemerintah di bidang pendidikan.
“Sasaran kami tidak hanya sekolah negeri, tapi juga sekolah-sekolah swasta. Karena kami berpendapat bahwa dukungan sekolah swasta juga sangat besar untuk menyukseskan program-program pemerintah, khususnya revitalisasi,” tutur dia.
Lebih lanjut, Mu’ti meminta masyarakat dan media turut mengawasi pelaksanaan program revitalisasi agar berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan.
“Kami juga mohon dukungan dari masyarakat dan juga dari teman-teman media untuk memastikan bahwa pelaksanaan revitalisasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang benar, dipastikan tidak ada kebocoran dan penyalahgunaan,” kata dia.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
