Penanganan permukiman kumuh di Indonesia tidak bisa hanya dilakukan dengan memperbaiki kondisi rumah maupun membangun infrastruktur dasar. Pemerintah perlu menata ekosistem permukiman secara menyeluruh agar masyarakat tidak hanya memiliki hunian layak, tetapi juga kehidupan yang lebih berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menjadi keynote speaker dalam Forum Koordinasi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu di Auditorium Soemitro Djojohadikusumo, BRIN, Senin (14/9/2026).
AHY mengatakan, persoalan permukiman kumuh merupakan masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan sektoral. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga masyarakat.
Menurutnya, tujuan utama penanganan kawasan kumuh bukan sekadar mengubah tampilan fisik lingkungan, melainkan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di dalamnya.
Ia menegaskan, pembangunan kawasan permukiman harus berorientasi pada penyediaan hunian layak bagi seluruh masyarakat. Dalam prosesnya, pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari kondisi fisik, sosial, hingga ekonomi warga.
AHY menyebut berbagai program penanganan permukiman kumuh sebenarnya telah berjalan di sejumlah daerah. Program-program tersebut, dapat menjadi pijakan sekaligus bahan evaluasi untuk memperkuat kebijakan ke depan.
Ia meminta pemerintah mempertahankan program yang telah memberikan hasil positif, sekaligus memperbaiki berbagai kekurangan yang masih ditemukan di lapangan.
AHY juga mengingatkan agar perencanaan pembangunan tidak berhenti pada konsep besar yang sulit diterapkan. Menurutnya, setiap kebijakan harus mampu diterjemahkan menjadi langkah nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
Dalam forum tersebut, pemerintah juga membahas pentingnya penyediaan infrastruktur dasar secara terpadu. Penanganan permukiman kumuh mencakup berbagai kebutuhan, seperti akses air minum, sanitasi, drainase, pengelolaan limbah, ruang terbuka publik, serta peningkatan kualitas rumah.
Bagi AHY, indikator keberhasilan penataan kawasan tidak cukup dilihat dari perubahan kondisi fisik lingkungan. Hal yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Ia turut mendorong penguatan berbagai praktik baik yang telah dilakukan pemerintah maupun masyarakat. Salah satu upaya yang dibahas adalah pemanfaatan skema pembiayaan kolaboratif dengan menggabungkan anggaran pemerintah dan dukungan dunia usaha.
Dalam forum itu juga dipaparkan pengalaman penataan kawasan melalui program Dana Alokasi Khusus Tematik Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (DAK-PPKT) di Desa Campurejo, Gresik. Program tersebut memadukan pembiayaan APBN dengan dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
AHY berharap forum koordinasi tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan antarlembaga. Ia mendorong agar pembahasan yang dilakukan dapat menghasilkan langkah konkret dan realistis untuk diterapkan di daerah.
Kehadiran para bupati dan wali kota dari berbagai wilayah juga mendapat apresiasi dari AHY. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan persoalan perumahan dan permukiman masyarakat.
Lebih jauh, AHY menilai penanganan permukiman kumuh memiliki keterkaitan erat dengan upaya pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Penataan permukiman, menurutnya, menjadi salah satu bagian penting dari pembangunan yang dimulai dari desa dan menyasar masyarakat dari lapisan paling bawah.
Dika W. Pramunegara – Redaksi
