Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuka kemungkinan negaranya tetap berada di Iran setelah perang berakhir untuk mempertahankan akses terhadap minyak. Trump menyampaikan kemungkinan tersebut dengan membandingkannya dengan kesepakatan minyak yang dibuat pemerintah AS di Venezuela.
Pernyataan itu disampaikan Trump saat menghadiri Irish Open Golf Championship di Irlandia pada Minggu (13/9/2026). Ia mengatakan AS pada akhirnya akan meninggalkan Iran, tetapi membuka kemungkinan untuk tetap berada di negara tersebut jika nantinya memutuskan mempertahankan akses terhadap minyak.
“Kami pada akhirnya akan keluar dari Iran, kecuali kami memutuskan untuk tetap tinggal dan mempertahankan (akses terhadap) minyak seperti Venezuela,” kata Trump seperti dilansir Reuters.
Trump juga kembali memperkirakan perang Iran akan berakhir pada tahun ini. Ia menyebut perang tersebut kemungkinan berakhir setelah pemilu sela AS yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.
Selain soal kemungkinan mempertahankan akses minyak, Trump sebelumnya juga menyatakan hanya akan membuat kesepakatan dengan Iran jika kesepakatan tersebut dinilai tepat. Ia mengatakan tidak akan menyetujui kesepakatan yang dianggap buruk.
Trump turut mengklaim Iran terus-menerus menyerukan pembicaraan damai. Namun, pernyataan tersebut sebelumnya telah dibantah oleh pihak Iran.
Pernyataan Trump mengenai minyak Iran kemudian dikaitkan dengan kesepakatan minyak yang diumumkan Gedung Putih pada Agustus 2026 terkait Venezuela.
Kesepakatan tersebut melibatkan North American Blue Energy Partners (NABEP), perusahaan yang dikendalikan pengusaha Venezuela Alejandro Betancourt. Menurut Financial Times, NABEP mendapatkan kendali atas lebih dari 17 ladang minyak yang dapat dikembangkan atau dilisensikan kepada perusahaan lain.
Pengaturan tersebut mencakup sekitar seperlima dari cadangan minyak Venezuela. Pemerintah AS juga memiliki kepentingan langsung dalam kesepakatan tersebut.
Dalam lembar fakta Gedung Putih, Office of Strategic Capital (OSC) milik Pentagon disebut akan mendapatkan 35 persen saham ekuitas di perusahaan induk NABEP.
Washington juga dapat membeli 20 persen minyak yang diproduksi berdasarkan kesepakatan tersebut dengan harga pokok.
Meski demikian, kesepakatan minyak Venezuela masih menghadapi sejumlah pertanyaan hukum. Politikus, pengacara, dan tokoh industri minyak Venezuela mempertanyakan apakah beberapa bagian dari kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum negara itu.
Tokoh oposisi Venezuela Henrique Capriles menyebut terdapat persoalan hukum dan konstitusional dalam kesepakatan tersebut. Salah satu persoalan yang dipertanyakan berkaitan dengan durasi konsesi minyak.
Trump menyebut pengaturan tersebut sebagai konsesi selama 100 tahun. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez mengatakan lisensi yang diberikan hanya berlaku selama 25 tahun.
David Goldwyn dan Andrea Clabough dari Atlantic Council juga mengatakan konsesi selama 100 tahun tampaknya melampaui batas yang diperbolehkan dalam konstitusi Venezuela.
Dengan perbandingan tersebut, Trump membuka kemungkinan adanya pengaturan serupa terkait akses terhadap minyak Iran jika AS nantinya memutuskan untuk tetap berada di negara tersebut setelah perang berakhir.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
