Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 448 personel untuk mengawal penyampaian aspirasi Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP SPI) di depan Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol. Reynold E.P. Hutagalung, mengatakan pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif agar peserta dapat menyampaikan aspirasi secara aman dan tertib. Personel ditempatkan di sejumlah titik sekitar lokasi untuk menjaga ketertiban sekaligus membantu kelancaran aktivitas masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengamanan aksi tidak hanya berfokus pada keamanan, tetapi juga menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.
Reynold menekankan pentingnya komunikasi antara aparat dan peserta aksi selama penyampaian aspirasi berlangsung. Petugas berupaya membangun suasana yang humanis agar situasi di sekitar Gedung MPR/DPR RI tetap kondusif. Sebagai bagian dari pendekatan tersebut, personel juga membagikan makanan ringan dan air mineral kepada massa yang berada di lokasi. Langkah ini mencerminkan upaya aparat menjaga hubungan yang baik dengan peserta tanpa mengurangi fungsi pengamanan.
Kabidhumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, turut mengapresiasi peserta aksi yang mampu menjaga ketertiban selama kegiatan. Menurutnya, penyampaian aspirasi dan pemeliharaan ketertiban seharusnya dapat berjalan secara bersamaan. Dialog dan sikap saling menghargai menjadi penting ketika masyarakat menggunakan ruang publik untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah. Dengan pendekatan tersebut, aksi demonstrasi dapat berlangsung tanpa mengganggu keamanan maupun aktivitas masyarakat secara berlebihan.
Pengamanan aksi di kawasan parlemen pada akhirnya bukan sekadar persoalan mengerahkan personel dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan kebebasan menyampaikan aspirasi tetap terlindungi sekaligus menjaga keselamatan peserta, petugas, dan masyarakat sekitar.
Koordinasi serta komunikasi yang baik dapat menjadi pengaman penting ketika dinamika massa mulai berkembang di lapangan. Ruang di depan gedung wakil rakyat pun diharapkan tetap menjadi ruang demokrasi yang aman, damai, dan inklusif bagi seluruh pihak.
Alexander Jason – Redaksi
