Badan Gizi Nasional (BGN) akan membenahi data penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang dilakukan yakni mengeluarkan sekitar 1.653 sekolah elite dari daftar penerima program tersebut.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pembenahan data juga mencakup penerima yang tercatat lebih dari satu kali. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG.
Sudaryono menyampaikan hal itu saat menghadiri pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) periode 2026-2031 di Aula Universitas Nusa Cendana, Kupang, Rabu (16/9/2026).
Ia mengakui masih terdapat sejumlah hal yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan MBG. Pembenahan tata kelola disebut menjadi salah satu pekerjaan BGN agar pelaksanaan program dapat berjalan secara bersih dan transparan.
Selain memperbaiki data penerima, BGN juga akan memprioritaskan pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Daerah dengan angka stunting tinggi juga menjadi sasaran prioritas pembangunan dapur baru.
NTT menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian dalam rencana tersebut. Sudaryono mengatakan, pembangunan dapur baru di daerah 3T dan wilayah dengan angka stunting tinggi mulai dilakukan pada September.
Langkah itu ditujukan agar manfaat program MBG dapat menjangkau anak-anak di wilayah yang membutuhkan. Pembangunan dapur juga diharapkan dapat mendukung upaya penurunan stunting sekaligus memperluas akses terhadap makanan bergizi.
Saat ini, BGN juga akan mengevaluasi sekitar 27 ribu dapur MBG yang telah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Evaluasi dilakukan karena distribusi dapur dinilai masih belum merata.
Sudaryono menyebut hampir 60 persen dapur MBG yang telah beroperasi berada di Pulau Jawa dan Sumatra. Karena itu, BGN akan mendorong percepatan pembangunan dapur di wilayah Indonesia bagian timur, termasuk NTT.
Selain menambah jumlah dapur, pembenahan juga dilakukan terhadap tata kelola dapur yang sudah beroperasi. Salah satu perhatian BGN adalah menekan risiko makanan rusak serta menjaga standar keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG.
Sebagai Ketua Umum HKTI, Sudaryono juga mengatakan pembangunan dapur MBG perlu berjalan beriringan dengan penguatan sektor pertanian lokal. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk program MBG dapat dipasok langsung oleh petani di NTT.
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono turut menyoroti kondisi irigasi pertanian di NTT setelah gempa bermagnitudo 7,7. Ia menyebut perbaikan irigasi di wilayah yang terdampak gempa menjadi salah satu pekerjaan yang perlu diprioritaskan.
Pemerintah pusat, kata Sudaryono, akan memprioritaskan perbaikan irigasi di NTT. Ia juga meminta Pemerintah Provinsi NTT segera mengajukan usulan perbaikan kepada Kementerian Pertanian.
Sudaryono menilai anggaran negara dapat mendukung pembangunan di sektor pertanian. Ia juga menyebut persoalan pupuk dan bibit di NTT tidak lagi menjadi kendala karena distribusinya disebut telah dilakukan langsung kepada petani.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
