Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai mendata pihak-pihak yang berpotensi terdampak pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Tahap 1 Segmen 1 Koridor Thamrin-Kwitang.
Pendataan dilakukan dengan mendatangi sejumlah lokasi dan bangunan di Jalan Kramat Kwitang serta Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan jalur MRT.
Ketua Subkelompok Penanganan Pengaduan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Pemerintahan Setda DKI Jakarta, Ebron Leonard Sirait, mengatakan pendataan dilakukan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan MRT Koridor Thamrin-Kwitang.
“Pendataan awal ini dilakukan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah Pembangunan MRT Koridor Thamrin-Kwitang kepada pihak-pihak yang rencananya terdampak pembangunan,” ujar Ebron, Sabtu (19/9).
Sebelum pendataan, petugas terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai rencana pembangunan MRT kepada pihak-pihak yang berpotensi terdampak.
Ebron mengatakan pembangunan MRT Tahap 1 Koridor Thamrin-Kwitang direncanakan dilakukan secara bertahap. Segmen tersebut diperkirakan memiliki panjang sekitar 1,76 kilometer.
“Pembangunan MRT direncanakan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Pembangunan Segmen Thamrin-Kwitang merupakan bagian dari pengembangan MRT Lintas Timur-Barat yang menghubungkan Medan Satria, Bekasi, hingga Tomang, Jakarta Barat.
PT MRT Jakarta (Perseroda) saat ini tengah melakukan proses lelang sejumlah paket pekerjaan konstruksi untuk proyek tersebut.
Rencana pembangunan mencakup jalur bawah tanah dari kawasan Bank Indonesia, Thamrin-Kebon Sirih hingga Kwitang-Senen, serta pembangunan depo di Jakarta Timur.
Lintas Timur-Barat ditargetkan mulai beroperasi pada 2031 dan diproyeksikan melayani sekitar 284.000 penumpang per hari.
Sementara itu, perpanjangan MRT Lintas Utara-Selatan menuju Jakarta Kota saat ini telah mencapai sekitar 63 persen dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2029.
Fito Wahyu Mahendra – Redaksi
