LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai telah resmi beroperasi. Setelah layanan tersebut dibuka, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wa Ode Herlina mendorong penguatan integrasi dengan berbagai moda transportasi umum serta penetapan tarif yang terjangkau.
Menurut Wa Ode, LRT perlu terhubung dengan Transjakarta, Mikrotrans, KRL, dan moda transportasi lainnya. Integrasi tersebut dinilai dapat memudahkan masyarakat ketika berpindah dari satu moda ke moda lain.
Ia juga mendorong penguatan Mikrotrans sebagai angkutan pengumpan menuju sejumlah stasiun LRT. Selain itu, fasilitas park and ride di kawasan Manggarai dinilai perlu ditambah agar masyarakat yang masih menggunakan kendaraan pribadi memiliki pilihan untuk melanjutkan perjalanan dengan transportasi umum.
Persoalan tarif juga menjadi perhatian. Wa Ode meminta tarif LRT disesuaikan dengan kemampuan masyarakat. Ia menyebut tarif yang terjangkau atau flat dan terintegrasi dengan perjalanan transportasi umum dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.
Meski demikian, kebutuhan subsidi pelayanan publik atau public service obligation (PSO) juga perlu diperhitungkan agar operasional transportasi tetap berjalan.
Untuk diketahui, LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai memiliki panjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun. Perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai diperkirakan memakan waktu sekitar 28 menit.
LRT tersebut diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 16 September 2026. Proyek ini memiliki nilai investasi sekitar Rp12,1 triliun dan dikerjakan PT Jakarta Propertindo atau Jakpro.
Pada delapan hari pertama operasional, LRT menerapkan tarif khusus Rp8. Setelah masa tersebut, tarif sementara ditetapkan flat Rp5.000. Sementara itu, tarif resmi LRT Kelapa Gading-Manggarai dijadwalkan diputuskan pada Oktober 2026.
Wa Ode juga menyatakan dukungan terhadap rencana keterlibatan Danantara dalam pembiayaan pembangunan LRT Jakarta. Menurutnya, skema pembiayaan tersebut dapat dikaji untuk mengurangi beban pembangunan infrastruktur transportasi terhadap APBD.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
