Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta aparat keamanan tidak melibatkan warga sipil dalam operasi di wilayah Papua. Menurut Pigai, langkah tersebut penting untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah situasi konflik di Papua. Pigai menyampaikan hal tersebut di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat sipil di tengah konflik bersenjata yang terjadi di Papua.
“Intinya bahwa Kementerian HAM melarang aparat, tidak boleh melibatkan warga sipil,” kata Pigai.
Ia menjelaskan, persoalan keterlibatan warga sipil perlu dilihat berdasarkan ketentuan hukum humaniter. Warga sipil yang membantu aparat dan terbukti menjadi bagian dari milisi sipil dapat menimbulkan persoalan dalam konflik bersenjata.
Meski demikian, Pigai mengatakan warga sipil tetap dapat menjalankan pekerjaan di wilayah operasi, seperti menjadi sopir. Namun, perlu dipastikan apakah orang tersebut benar-benar warga sipil atau memiliki keterlibatan dengan aparat.
Pigai juga menyinggung kemungkinan adanya anggota aparat yang menjalankan tugas tanpa menggunakan atribut kedinasan sehingga terlihat sebagai warga sipil di lapangan.
Karena itu, ia meminta informasi mengenai keterlibatan warga sipil dalam konflik Papua disampaikan berdasarkan informasi yang kredibel dan terukur.
“Jangan sampai ada informasi sesat yang berkembang di publik. Oleh karena itu aspek kredibilitas dan kualitas informasi itu harus terukur,” ujarnya.
Pigai menegaskan pemerintah perlu mengambil langkah untuk mencegah kekerasan terhadap masyarakat sipil kembali terjadi. Menurutnya, kecaman saja tidak cukup untuk menghentikan kejadian serupa.
“Kalau saya kecam hari ini, besok peristiwa lagi kecam lagi, lusa kecam, ya kecam-kecam tidak bikin apa-apa,” kata Pigai.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
