Health National

Pemerintah Siapkan Pembenahan BPJS Kesehatan hingga 2027

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperbaiki kondisi keuangan BPJS Kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat hingga 2027.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan tambahan dana sebesar Rp20 triliun yang diberikan tahun ini ditujukan untuk menjaga likuiditas BPJS Kesehatan. Namun, pemerintah menilai penanganan masalah keuangan tidak cukup hanya dilakukan dalam jangka pendek.

Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dalam rapat itu, pemerintah turut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan dan kualitas pelayanan rumah sakit.

Budi mengatakan, pemerintah akan melakukan pembenahan secara mendasar untuk menjaga kondisi keuangan BPJS Kesehatan pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

Salah satu langkah yang disiapkan yakni memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui skrining kesehatan sejak dini. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menekan kebutuhan pengobatan untuk penyakit yang sudah memasuki kondisi berat.

Selain itu, sistem audit klaim medis akan diperketat dengan memanfaatkan teknologi untuk mengantisipasi kebocoran. Pemerintah juga akan menata skema pembayaran serta penerapan kelas rawat inap standar agar tetap mendukung operasional rumah sakit tanpa meningkatkan beban keuangan negara.

Di sisi pelayanan, BPJS Kesehatan diminta mempercepat pembayaran klaim kepada rumah sakit. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah gangguan operasional fasilitas kesehatan, termasuk masalah ketersediaan obat.

Namun, pembayaran klaim yang lebih lancar juga diikuti tuntutan agar rumah sakit memperbaiki pelayanan kepada pasien BPJS. Pemerintah menyoroti sejumlah keluhan masyarakat terkait antrean panjang, akses layanan, hingga dugaan perlakuan berbeda terhadap pasien BPJS.

Kementerian Kesehatan kemudian menetapkan sejumlah standar pelayanan bagi rumah sakit mitra BPJS. Sistem antrean digital terintegrasi akan digunakan untuk membantu memangkas waktu tunggu pasien.

Selain itu, rumah sakit diwajibkan membuka informasi mengenai ketersediaan tempat tidur kepada publik. Rumah sakit juga tidak diperbolehkan membedakan pasien atau menolak pasien hanya dengan alasan kamar penuh.

Untuk pasien dengan penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan rutin, pemerintah juga akan menyederhanakan mekanisme rujukan agar akses layanan tidak berbelit.

Pengawasan terhadap pelayanan rumah sakit turut diperkuat melalui tim yang akan memantau kondisi fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Rumah sakit yang terbukti mengabaikan standar pelayanan, membedakan pasien, atau membebankan pembelian obat kepada masyarakat di luar fasilitas kesehatan dapat dikenai sanksi hingga pemutusan kerja sama.

Pemerintah menargetkan pembenahan tersebut dapat membuat layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan lebih mudah diakses, cepat, dan berkualitas.

Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi

×

 

Hello!

Click one of our contacts below to chat on WhatsApp

× hey MOST...