Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mengevaluasi penerapan kebijakan ganjil-genap setelah menerima masukan dari masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan. Kajian tersebut mencakup dampak kebijakan terhadap lalu lintas, perekonomian, lingkungan, emisi, hingga karakteristik kendaraan.
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan pembahasan ganjil-genap perlu melihat sejumlah aspek, mulai dari kondisi lalu lintas, perekonomian, lingkungan, emisi, hingga jenis kendaraan.
Masukan tersebut diperoleh dalam Focus Group Discussion (FGD) yang membahas evaluasi penerapan kebijakan ganjil-genap serta dampaknya terhadap aktivitas ekonomi di kawasan komersial Jakarta.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah pelaku usaha menyampaikan usulan agar penerapan ganjil-genap dapat diberikan relaksasi. Namun, masukan dari kalangan pakar menunjukkan adanya potensi peningkatan kemacetan apabila pembatasan kendaraan dilonggarkan.
Karena itu, Dishub DKI masih akan mengkaji berbagai masukan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga dijadwalkan menerima laporan dari Budi terkait hasil pembahasan ganjil-genap dan pelaksanaan Car Free Day (CFD).
Pramono mengatakan kebijakan yang nantinya ditetapkan harus memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta. Ia tidak ingin kebijakan transportasi hanya dijalankan sebagai kegiatan seremonial tanpa dampak yang jelas.
Hingga saat ini, belum ada keputusan untuk merelaksasi ataupun mengubah aturan ganjil-genap yang berlaku di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI masih mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, termasuk terhadap kemacetan, perekonomian, emisi, dan karakteristik kendaraan.
Kajian tersebut akan menjadi bahan pemerintah dalam menentukan kebijakan ganjil-genap berikutnya.
Reinasya Mutiara Sringindari – Redaksi
