Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan tambahan penyertaan modal bagi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) seiring rencana perluasan layanan perusahaan hingga transportasi laut di Kepulauan Seribu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan tambahan modal diperlukan seiring rencana pengalihan pengelolaan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta kepada Transjakarta.
Besaran tambahan modal tersebut masih dalam tahap penghitungan dan akan disesuaikan dengan perluasan tugas perusahaan. Menurut Pramono, pengelolaan transportasi laut di bawah Transjakarta diharapkan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan profesional.
Perluasan layanan tersebut akan mencakup penyiapan berbagai fasilitas pendukung transportasi laut di Kepulauan Seribu. Pramono menyebut Pulau Tidung, Pulau Pari, dan Pulau Pramuka sebagai sejumlah pulau yang akan dipersiapkan sebagai terminal utama atau titik layanan.
Pengembangan ini diharapkan dapat mengintegrasikan transportasi laut Kepulauan Seribu dengan sistem layanan Transjakarta yang sudah ada. Tambahan penyertaan modal nantinya juga akan digunakan untuk mendukung kebutuhan fasilitas dalam operasional layanan tersebut.
Selain infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga perlu menghitung kembali skema tarif bagi masyarakat Kepulauan Seribu. Selama ini, warga Kepulauan Seribu termasuk dalam kelompok penerima layanan transportasi darat tertentu, sehingga perlu ada penyesuaian ketika cakupan layanan diperluas ke jalur laut.
Pramono menjelaskan bahwa jika layanan laut sepenuhnya diberikan secara gratis kepada warga Kepulauan Seribu, seluruh beban pembiayaan akan ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, pemerintah masih menghitung skema tarif dan kebutuhan subsidi sebelum kebijakan tersebut diterapkan.
Penghitungan tambahan modal, fasilitas, tarif, dan subsidi menjadi bagian dari persiapan pengalihan pengelolaan transportasi laut tersebut. Pemprov DKI Jakarta perlu menyesuaikan kebutuhan pendanaan dengan cakupan tugas baru yang akan diberikan kepada Transjakarta.
Di sisi lain, skema layanan perlu tetap mempertimbangkan akses masyarakat Kepulauan Seribu terhadap transportasi yang terjangkau. Hasil perhitungan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan bentuk dukungan anggaran dan mekanisme layanan transportasi laut.
Alexander Jason – Redaksi
